Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Kalau Pembangunan Infrastruktur Kisruh, Presiden yang Kena

Kompas.com - 22/02/2018, 19:45 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung langkah pemerintah yang menghentikan sementara pengerjaan proyek infrastruktur yang berada di ketinggian (elevated).

Sebab, sudah terjadi berbagai kecelakaan dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang membuat korban luka-luka hingga meninggal dunia.

"Saya kira ini keputusan yang tepat. Ini menyangkut nyawa, baik pekerjanya maupun publik nantinya sebagai user," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2/2018).

Muhaimin menilai, pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah tak perlu dilakukan secara terburu-buru. Hal yang terpenting, proyek infrastruktur yang dibangun bisa selesai dan tak menimbulkan kecelakaan kerja.

"Ini kan program andalan Presiden, pertaruhan Presiden. Jadi kalau (pembangunan infrastruktur) sampai kisruh, pasti Presiden dan jajaran yang kena," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

(Baca juga: Kecelakaan Proyek Infrastruktur Terus Terjadi, Ini Kata Presiden)

Saking seringnya kecelakaan proyek infrastruktur, Cak Imin mengaku sempat curiga ada yang melakukan sabotase. Namun, ia tak mau lebih jauh berspekulasi dan akan menunggu terlebih dahulu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.

"Mari kita tunggu hasil evaluasi dan audit pihak-pihak yang telah ditunjuk pak Basuki (Menteri PU). Mudah-mudahan ada segera kejelasan sehingga proyek bisa dilanjutkan segera," kata Muhaimin.

Muhaimin juga mengaku akan memanggil politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini menjadi Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, untuk bertanya soal keselamatan kerja para pekerja konstruksi.

"Kita percayakan kepada para menteri untuk menangani ini. PKB selalu support," kata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

"Memang baik mengerjakan proyek penting, tapi lebih penting mengerjakan proyek dengan baik.

Kecelakaan kerja proyek infrastruktur terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya, 14 kasus kecelakaan terjadi dalam tujuh bulan terakhir pada proyek yang masih dalam tahap konstruksi dan baru saja diresmikan.

Sepanjang itu, tujuh nyawa melayang dan tak kurang dari 19 orang luka-luka.

Kompas TV Padatnya pekerjaan BUMN Karya dinilai menjadi salah satu penyebab banyaknya kecelakaan konstruksi milik pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com