Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambangi Komnas HAM, Apa yang Dibahas Kapolri?

Kompas.com - 15/02/2018, 14:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta pejabat utama Mabes Polri menyambangi kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2017). Tito mengatakan, tujuan kedatangan dia dan rombongan untuk bersilaturahim dengan komisioner baru Komnas HAM.

"Teman-teman komisioner Komnas HAM kirim surat ke Mabes Polri lebih kurang dua atau tiga minggu yang lalu untuk melaksanakan audiensi sehubungan beliau melaksanakan tugas baru sebagai komisioner," ujar Tito saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis siang.

"Saya berusaha mengatur waktu kapan yang pas, tapi tidak pas terus karena banyak sekali kegiatan," lanjut dia.

Tito mengaku tak asing dengan Komnas HAM karena lekat dengan pekerjaannya sebagai polisi. Bahkan, semasa masih menjadi prajurit lapangan, Tito sudah sering mengamankan gedung Komnas HAM ketika ada demo. Kemudian, pekerjaannya sebagai Kapolda, reserse, hingga Kapolri juga masih berkaitan dengan Kombas HAM berkenaan kasus-kasus tertentu.

Baca juga : Terduga Teroris di Indramayu Meninggal Usai Ditangkap Densus 88

Tito menganggap, jalinan kerjasama Polri dengan Komnas HAM harus terus dibina. Oleh karena itu, jajaran Mabes Polri juga perlu mengenal pimpinan baru instansi tersebut. Dengan demikian, terjalin kerjasama antara kedua lembaga tersebut dengan menghargai tugas dan fungsi masing-masing.

"Tidak berarti datang ke sini Polri mau deketin Komnas HAM supaya kongkalingkong, enggak. Kita paham masing-masing punya tugas dan fungsi di negara ini," kata Tito.

Polri juga membuka hotline untuk mempermudah saling berkomunikasi dengan Komnas HAM. Ada petugas Komnas HAM yang tugasnya berhubungan dengan tugas-tugas di kepolisian. Menurut dia, hal itu lebih efektif daripada semua aduan ditumpahkan pada Kapolri.

Dengan adanya hotline tersebut, maka pembagian bidang penangananya bisa lebih terfokus. Misalnya, Komnas HAM menerima aduan soal penanganan perkara. Maka akan langaung berhubungan dengan Bareskrim Polri. Begitu pula dengan aduan anggota Polri yang bermasalah, akan berhubungan langsung ke Inspektorat Pengawasan Hukum Polri.

Baca juga : Komnas HAM Awasi Pilkada Serentak 2018 karena Rawan Diskriminasi

"Kita harapkan dengan adanya komunikasi ini, akan cepat," kata Tito.

Selain itu, Polri dan Komnas HAM juga membahas soal kesepakaran dalam mendinginkan suasana menghadapi tahun politik. Tito mengatakan, baik Polri dan Komnas HAM ingin Pilkada berjalan lancar tanpa adanya konflik serta menjamin kekebasan berpendapat dan memilih kepada daerah.

"Tidak sampai berujung dengan kejadian kekerasan, anarkis, dan lain-lain kita hindari. Kami sepakat dalam masalah ini dengan Komnas HAM untuk menyejukkan suasana," kata Tito.


Kompas TV Polisi terus mendalami pelaku penyerangan Gereja Lidwina.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com