Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang

Kompas.com - 07/02/2018, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

DHARMASRAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menghadiri pembagian sertifikat tanah bagi 4.000 warga di 11 kabupaten di Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

Acara dilaksanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Kecamatan Sitiung.

Dalam pidatonya, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, dari total 4.000 penerima sertifikat, 3.000 penerima berasal dari Kabupaten Dharmasraya.

Sementara 1.000 penerima berasal dari 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat lainnya.

Di seluruh Sumatera Barat, lanjut Sofyan, terdapat 1.760.000 hektar lahan yang harus disertifikat.

Baca juga: Presiden Siap Serahkan 7 Juta Sertifikat Tanah di 2018

Hingga 2018 ini, baru 727.000 hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

"Insya Allah 2023, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bisa kita daftarkan dan mesti selesai," ujar Sofyan.

Utang BPN 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan, BPN harus menyelesaikan sertifikasi lahan untuk seluruh rakyat di Sumatera Barat.

"Sampai hari ini masih ada 700.000-an (hektar lahan) yang sudah disertifikasi. Oleh sebab itu, BPN masih punya utang kepada masyarakat Sumbar. Saya ingatkan, 2023 harus selesai semuanya," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Sofyan Targetkan Penerbitan 8 Juta Sertifikat Tanah Rampung 4 Bulan

Presiden menegaskan, sertifikat lahan sangat penting bagi rakyat.

Selain sebagai bukti atas kepemilikan sebuah lahan, sertifikat juga berguna untuk meminimalkan sengketa lahan.

Pasalnya, setiap Presiden berkunjung ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan sengketa lahan, baik sesama warga, warga dengan perusahaan, bahkan warga dengan pemerintah.

Acara pembagian sertifikat berlangsung lancar. Penerima sertifikat tanah menyambut Presiden dengan riuh.

Bahkan, masyarakat setempat yang bukan penerima sertifikat tanah juga ikut memadati lokasi acara untuk melihat Presiden Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana.

Kompas TV Sertifikat ini merupakan program percepatan dari keluhan warga yang tanahnya selalu menjadi sengketa karena tidak memiliki sertifikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com