Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Batubara Mahal, Dirut PLN Mengadu ke Jokowi 

Kompas.com - 01/02/2018, 12:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan mahalnya harga batubara di dalam negeri yang mendekati 100 dollar AS per metrik ton.

Sofyan berharap, Presiden dapat memberikan solusi dan menurunkan harga batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 60 dollar AS per metrik ton.

"Bahan baku PLN, 60 persen batubara, Pak Jonan (Menteri ESDM) sudah komit untuk menurunkan harga batubara DMO, mudah-mudahan bisa diturunkan, baik jumlah kualitas maupun harga pada Februari ini," kata Sofyan seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Sofyan menjelaskan, naiknya harga batubara yang mencapai 50 persen sudah berlangsung satu tahun ke belakang.

Baca juga: YLKI: Wacana Harga Batubara Acuan Harus Buat Tarif Listrik Lebih Murah

Hal ini membuat PLN kesulitan dalam hal keuangan, apalagi tarif listrik tidak mengalami kenaikan.

"Jangan sampai kita punya batubara dijual semua, kan, nanti repot sekali buat kita, buat Indonesia, untuk PLN," katanya.

Menurut Sofyan, Presiden Jokowi juga mendukung dan menginginkan harga batubara untuk pasar domestik, khususnya untuk keperluan PLN dapat diturunkan. 

Dengan demikian, PLN dapat menjaga tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan.

Baca juga: Produksi Batubara Nasional Tahun 2017 Tak Capai Target

"Presiden bilang, batubara ini, kan, milik negara, jadi kepentingan bangsa nomor 1, ya, batubaranya harus dengan harga keekonomian yang cukup agar tarif (listrik) bisa dipertahankan dengan baik," ucap Sofyan.

Selain dapat mempertahankan tarif listrik, menurut Sofyan, harga batubara yang terjangkau juga membuat perseroan dapat menghemat pengeluaran dan akhirnya dapat melakukan investasi untuk menambah elektrifikasi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

"Presiden titip untuk segera menyelesaikan desa-desa yang belum selesai dan dalam tahun ini, Papua diminta diselesaikan dengan cepat, juga NTT dan Maluku," ucap Sofyan.

Kompas TV Mantan Menkeu Chatib Basri menilai perlambatan ekonomi sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com