Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rata-Rata, Harta Calon Gubernur Rp 21 M dan Wagub Rp 18 M

Kompas.com - 01/02/2018, 07:48 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi merilis rata-rata harta kekayaan para calon kepala daerah berdasarkan jabatannya. Para calon kepala daerah tersebut telah melaporkan harta kekayaan di KPK sebagai salah satu syarat mengikuti Pilkada.

Untuk jabatan gubernur, nilai rata-rata harta kekayaan dari 58 calon gubernur di Pilkada 2018 yakni Rp 21 miliar. Kemudian rata-rata harta kekayaan dari 57 calon wakil gubernur di Pilkada ini senilai Rp 18 miliar.

“Kemudian rata-rata harta kekayaan dari 140 calon wali kota, nilainya Rp 12 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Adapun rata-rata harta kekayaan dari 135 calon wakil wali kota yakni senilai Rp 6 miliar. Febri melanjutkan, rata-rata harta kekayaan 385 bupati di Pilkada ini senilai Rp 8 miliar. Kemudian rata-rata harta kekayaan 375 calon wakil bupati nilainya Rp 5 miliar.

Baca juga: KPK Imbau Jangan Pilih Calon Kepala Daerah yang Tak Jujur soal LHKPN

“Itu rata-rata kekayaan dari data pantau Pilkada yang bisa diakses di website KPK,” ujar Febri.

Sampai dengan Selasa (30/1/2018), KPK telah menerima 1.170 laporan kekayaan dari para calon kepala daerah peserta Pilkada 2018.

Dari 1.170 calon yang melapor, 20 di antaranya masih harus melakukan perbaikan laporan. Sehingga angka laporan harta kekayaan calon kepala daerah yang sudah selesai terverifikasi baru 1.150 calon.

Kompas TV Besarnya biaya dalam kontestasi Pilkada yang harus dikeluarkan calon kepala daerah tak jarang berujung tindak pidana korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com