MoU Satgas "Money Politics" Antara Polri-KPK-Kejaksaan Diteken Minggu Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan bahwa nota kesepahaman atau MoU pembentukan Satgas money politics antara Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan akan diteken pada Minggu depan.

"Sudah diputuskan akan buat MoU. Saya rasa Minggu depan MoU-nya yang akan ditandatangani antara KPK," kata Syafruddin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Saat ini, kata Syafruddin, pembentukan Satgas tersebut tengah dirumuskan bersama pimpinan ketiga lembaga tersebut.

"Harinya kita tunggulah. Ini kan masih draft, kalau draftnya sudah disepakati maka akan dibuat prosedur, ditandatangani," ucap dia.

Baca juga : Ketua KPK: Sudah Waktunya Pelaku Money Politic Ditangkap

"Sedang dirumuskan. Kalau disepakati rumusannya terus di MoU-kan," tambahnya.

Syarifuddin menambahkan, Satgas money politics dibentuk khusus untuk mengantisipasi atau memantau, menyelidik, menginvestigasi para kontestan di Pilkada yang akan melakukan money politics.

"Money politics itu identik dengan korupsi. Oleh karenanya untuk menjaga hasil daripada pemilu itu yang fair, salah satu indikatornya adalah menghilangkan money politics," kata dia.

"Itu sudah kita lakukan di Pilkada 2015 yang lalu. Banyak aparat penyelenggara pemilu dan banyak masyarakat yang tertangkap dan banyak yang disidang," ungkap Syafruddin.