Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengungsi Tinggal di Trotoar, Yasonna Akui Daya Tampung Rumah Detensi Terbatas

Kompas.com - 21/01/2018, 11:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan kementeriannya bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) dan badan PBB urusan pengusian, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terkait masalah pengungsi asing di Indonesia.

Sebelumnya terjadi kasus di mana Rumah Detensi Imigrasi Kemenkumham di Kalideres, Jakarta Barat, yang seharusnya menampung pelanggar keimigrasian, malah kebanjiran pengungsi asing.

"Ini kan terus kami memantau, kami tetap terus kerja sama dengan IOM, UNHCR mencari jalan keluar-jalan keluar untuk mereka-mereka," kata Yasonna, saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2018).

Dia mengakui terdapat keterbatasan daya tampung di Rumah Detensi yang dikelola kementeriannya. Termasuk di rumah sejumlah komunitas yang menampung para pengungsi.

(Baca juga: Alasan Pengungsi di Trotoar Kalideres Tak Bisa Masuk Rumah Detensi)

Yasonna mengungkapkan keperihatinannya. Sebab, para pengungsi yang hendak menuju negara ketiga terkendala karena negara tujuannya itu tidak mau menerima mereka.

"Nah, ini jadi persoalan kita sendiri, makin lama makin build-up, oleh karenanya kerja sama dengan IOM, UNHCR, harus terus kami tingkatkan, (karena) kami punya kemampuan terbatas," ujar Yasonna.

Bersama organisasi dan badan dunia tersebut, kementeriannya sedang mengkaji apakah perlu kerja sama untuk bersama-sama membangun fasilitas tempat penampungan pengungsi.

Politisi PDI Perjuangan itu belum dapat menjawab apakah pemerintah dapat memberi kebijakan agar para pengungsi asing itu diperbolehkan bekerja di Indonesia sambil menunggu solusi atas mereka. Termasuk apakah anak-anak yang mereka bawa bisa bersekolah.

"Ini yang jadi perlu kajian antar kementerian, karena pada saat yang sama ini memang demi kepentingan human rights, tapi pada saat yang sama negara Indonesia juga punya keterbatasan," ujar Yasonna.

"Maka kajian harus dilakukan secara mendalam bagaimana solusinya dan ini memerlukan kerja sama dunia internasional, terutama organ-organ PBB, terutama UNCHR dan bantuan IOM, untuk kita mencari jalan keluar. IOM sudah banyak bantu," tambah Yasonna.

Kompas TV Pencari suaka ini bertahan di depan gedung detensi imigrasi Jakarta Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com