Ketua PKS Sebut Jokowi Mengkhianati Amanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar. Mardani menilai Jokowi sudah mengkhianati amanah yang diberikan rakyat kepadanya.

"Perangkapan jabatan mengkhinati amanah bahwa kepemimpinan itu berat dan fokus," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (18/1/2018).

Mardani meyakini, posisi Airlangga yang juga merupakan ketua umum partai politik akan mengganggu kinerjanya sebagai menteri perindustrian. Apalagi, Airlangga merangkap ketua umum parpol di menjelang pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.

"Merangkap ketua partai di tahun politik, kemungkinan akan banyak dibebani target-target politik," kata anggota komisi II DPR RI ini.

Baca juga : Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Mardani juga menilai langkah Jokowi yang mengizinkan pembantunya rangkap jabatan ini bisa tidak konsisten. Sebab, pada awalnya, Jokowi sempat berjanjilah menterinya dilarang rangkap jabatan.

"Beliau sendiri yang mengatakan jangan rangkap jabatan. Ini memberi contoh buruk ke publik," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya beralasan, mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

Baca juga : Jokowi Izinkan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan, Ini Alasannya

"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.