Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Di Perbatasan, Banyak yang Merasa Bukan Rakyat Indonesia

Kompas.com - 17/01/2018, 18:59 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pekerjaan rumah pemerintah di daerah perbatasan masih menumpuk. Ada perbaikan, namun masih ada pula yang hal-hal yang belum tersentuh.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengakui hal itu. Bahkan, ia mengaku mendapatkan keluhan langsung rakyat perbatasan.

“Saya dengan Pak Tjahjo (Mendagri) ke perbatasan, banyak rakyat yang merasa bukan rakyat Indonesia, nyetel TV channel-nya negara tetangga,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Baca juga : Luhut: Masak Pulau Diperjualbelikan, Enggak Bolehlah!

Selain persoalan minimnya sarana informasi, rakyat di perbatasan juga bergelut dengan persoalan ketersediaan pangan dari dalam negeri yang harganya selangit.

“Mau beli beras, (lebih) murah dari negara tetangga. Mau cari hiburan murah, dari negara tetangga. Bagaimana membuat dia setia kepada negeri ini?” kata Wiranto.

Menurut dia, kenyataan-kenyataan itu harus dijawab oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa rakyat di perbatasan juga bagian dari republik. Diakui Wiranto, hal itu mamang cukup sulit.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi, tutur dia, mulai memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan masyarakatnya lewat berbagai program pembangunan.

Misalnya, pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan infrastruktur telekomunukasi, jalan, hingga puskesmas. Namun diakui pemerintah, hal itu tidak cukup.

Baca juga : Sebuah Situs Menjual Pulau Ajab di Kepri Seharga Rp 44 Miliar

Masih diperlukan pembangunan yang lebih besar mulai dari perbaikan infratruktur hingga akses logistik yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat di perbatasan bisa lebih terjangkau.

Wiranto bersyukur saat ini sudah ada badan khusus yang mengelola pembangunan di perbatasan yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Ia berharap kementerian dan lembaga negara saling bahu membahu saling terpadu membantu BNPP untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat perbatasan.

Kompas TV Barang selundupan didapat dari beberapa titik perbatasan di kabupaten Timor Tengah Utara.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com