Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 14.00 WIB, Jokowi Terima Nelayan Penolak Cantrang

Kompas.com - 17/01/2018, 13:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo direncanakan menerima perwakilan nelayan penolak cantrang yang berunjuk rasa di seputaran Istana Presiden, Jakarta.

"Rencananya jam 14.00 WIB, mereka diterima Presiden," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantornya, Rabu (17/1/2018).

Nelayan Pantai Utara Pulau Jawa telah memenuhi jalan seputar Istana sejak Senin pagi. Mereka kebanyakan berasal dari Jawa Tengah.

Pertemuan ini merupakan janji Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan perwakilan nelayan cantrang saat kunjungan kerja di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018) lalu.

(Baca juga : Jokowi Undang Nelayan Jateng ke Istana, Cantrang Dilegalkan Kembali?)

Nelayan menuntut pemerintah melegalkan cantrang sebagai alat penangkap ikan.

Dalam pertemuan Senin kemarin, Presiden Jokowi belum bisa mengambil keputusan. Presiden menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terkait pelarangan penggunaan cantrang.

Intinya, pemerintah sudah memahami keluhan nelayan. Pemerintah berkomitmen atas peningkatan kesejahteraan para nelayan.

(Baca juga : KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan)

Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan, perwakilan nelayan diundang ke Istana Presiden untuk kembali bertatap muka.

"Nanti (bertemu) lagi Rabu. Intinya tadi kita sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu apa solusinya, hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta," ujar Jokowi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) sebelumnya menegaskan para nelayan tidak diperbolehkan kembali untuk menggunakan cantrang mulai 1 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya penolakan kembali dari para nelayan terkait larangan penggunaan cantrang.

Meski demikian, jelas dia, pelarangan alat tangkap cantrang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.

Kompas TV Pertemuan dengan kelompok nelayan ini dilakukan di sebuah warung sate kambing di Tegal, Jawa Tengah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com