Dokter yang Rawat Novanto Jadi Tersangka, IDI Akan Koordinasi dengan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi penetapan dokter RS Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

Bimanesh merupakan dokter yang merawat mantan Ketua DPR Setya Novanto setelah kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, November 2017.

KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan.

Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi mengatakan, IDI sudah lama bekerja sama dengan KPK di bidang pencegahan korupsi.

"Nanti kami akan koordinasi, apakah bukti yang didapat KPK merupakan alat bukti yang masuk ranah profesi dia sebagai dokter atau masuk ranah pidana umum," ujar Adib kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2018).

Baca juga: Diduga Berkomplot dengan Dokter Bimanesh, Fredrich Sebut KPK Memfitnah

Adib mengatakan, jika bukti mengarah ke pidana umum, IDI tidak bisa mencampuri ranah KPK sebagai penegak hukum.

Bimanesh harus bertanggung jawab secara pribadi.

Kompas.com/Robertus Belarminus Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

IDI juga akan melakukan serangkaian proses di internal melalui majelis kehormatan.

"Kalau ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau dalam tindakan keprofesionalan sebagai dokter, IDI berkewajiban melakukan pendampingan sekaligus pemeriksaan secara internal juga dilakukan," katanya.

Adib mengatakan, dalam profesi kedokteran, ada kode etik di mana setiap dokter wajib menjunjung tinggi independensi dalam menjalankan profesi.

Baca juga: KPK Duga Dokter Bimanesh Memanipulasi Data Medis Setya Novanto

Hal itu termasuk dalam pengambilan keputusan medis, dokter tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

Seorang dokter harus menjalankan profesi sesuai standar dan dijalankan dengan norma etika. Setidaknya ada empat standar yang melekat, yakni standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar etik.

Jika ada hal yang menyalahi standar profesi dan pelayanan, akan diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Sementara untuk pelanggaran etik, ditangani Majelis Kehormatan Etik.

"Kalau bicara norma hukum umum, tentunya kewajiban sebagai warga negara. Nanti tugas dari penegak hukum dan di luar dari kepentingan profesi," kata Adib.