Kompas.com - 10/01/2018, 21:01 WIB
Kuasa hukum Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKuasa hukum Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memfitnah dirinya bekerja sama dengan dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk memasukkan Novanto ke rumah sakit.

"Itu fitnahan keji, beliau (Bimanesh) mantan kombes polisi, baru pensiun, beliau S-3 ahli penyakit dalam ginjal. Jika menuduh, berarti KPK menuduh Polri merekayasa juga. Tidak masuk akal," kata Fredrich lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Fredrich juga membantah bahwa dirinya memesan kamar perawatan di RS Medika Permata Hijau sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

"Itu fitnah mimpi di siang bolong, lantai tersebut ada empat pasien lainnya, emangnya bisa diusir? Gila, saya tiba RS pukul 19.30 WIB, SN masuk RS jam 18.20 WIB, betul-betul fitnah keji," ujar Fredrich.

Menurut dia, dirinya baru memesan kamar rumah sakit pada pukul 20.50 WIB. Artinya bukan memesan sebelum Novanto kecelakaan.

"Gila apa? Emang saya ahli nujum bisa prediksi akan ada insiden? Tidak masuk akal," ujar Fredrich.

(Baca juga: KPK Duga Dokter Bimanesh Memanipulasi Data Medis Setya Novanto)

Terkait penetapan tersangka ini, Fredrich menyerahkan urusan tersebut kepada tim hukum DPN Peradi.

"Kasus kini di tangan ketua tim hukum DPN Peradi ya," ujar Fredrich.

KPK sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Fredrich dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dalam jumpa pers, Rabu (10/1/2018), menyatakan, pihaknya menduga kedua tersangka bekerja sama memasukkan Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X