Urgensi Platform Politik Baru Halaman 2 - Kompas.com

Urgensi Platform Politik Baru

Miftah Sabri
Kompas.com - 10/01/2018, 08:36 WIB
IlustrasiKOMPAS/HANDINING Ilustrasi

Pemerintahan sempat berjalan beberapa tahun, dari 1959 sampai 1965. Dan ternyata, dua kekuatan penopang tidak mudah untuk dikendalikan. Sikap saling curiga di antara keduanya terus menghiasi landscape politik nasional ketika itu.

Angkatan darat di satu sisi dan PKI di sisi lain, tak pernah benar-benar menjadi pendukung utama Soekarno. Keduanya sama-sama menunggu peluang.

Ada banyak versi sejarah terkait sejarah yang satu ini. Dan belum ada yang layak dinyatakan sebagai penjelasan tunggal terkait kejadian yang menyebabkan pergantian rezim ketika itu. Masa itu masih sebagai masa kelam yang belum bisa diraba. Titik kulminasinya terjadi di tahun akhir Oktober 1965.

Ada tragedi berdarah. Kemudian pemerintahan mengalami transisi yang cukup keras. Soeharto naik panggung. Rezim Orde Baru dimulai. Setelah melakukan berbagai political enggineering, Soeharto didapuk sebagai presiden RI ke dua. Semangatnya yang besar untuk membangun negeri ini melahirkan platform politik baru, yakni pembangunan (developmentalisme).

Di tangan Soeharto, demokrasi diakui dalam makna yang terbatas alias sangat minimalis. Ada dua partai politik yang diakui dan satu Golongan Karya.

Partai yang sangat banyak sebelumnya difusi menjadi dua. Lahirlah Partai Demokrasi Indonesia sebagai fusi dari kalangan nasionalis dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai fusi dari kalangan religius. Di tambah satu Golongan Karya yang tidak dianggap sebagai partai politik, tetapi memainkan peran sebagai partai politik.

Apa pun sebutannya, Golongan Karya menjadi salah satu kekuatan politik Soeharto selama 32 tahun kejayaannya, di samping ABRI dan birokrasi.

Berbagai developmental engineering dilakukan. Ideologi negara pun dimonopoli oleh rezim. Pancasila diinstitusionalisasi. Berbagai hal diseragamkan. Semuanya dijalankan atas nama pembangunan.

Secara internasional, Seoharto memang mendapat momentum yang pas. Soeharto memainkan kartu pas di musim yang pas. Di pelataran Asia Tenggara, ada Mahattir Muhamad di Malaysia, ada Lee Kuan Yew di Singapura, ada Marcos di Filipina, dan rezim yang hampir mirip di banyak negara Amerika Latin ketika itu. Mereka mengobarkan platform politik developmentalisme dan mengekang serta mengendalikan demokrasi.

Tak bisa tidak, secara ekonomi terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Wajah-wajah kota berganti menjadi modern. Desa-desa dialiri listrik, jalan, dan sekolah-sekolah baru. Teori-teori tahap pertumbuhan ekonomi yang ditulis Rustow diperjuangkan.

Sampai di akhir era Soeharto, Indonesia digadang-gadang sedang bersiap take off alias tinggal landas ekonomi. Teori Rustow memang tak sempurna. Banyak pengkritik yang lahir karena ketidaksempurnaan pembangunan di banyak negara baru. Ketimpangan kian melebar. Demokrasi dianaktirikan. Kantong-kantong kemiskinan bertambah di saat pertumbuhan dan orang kaya baru yang juga semakin banyak.

Penentang dan pengkritik disingkirkan. Korupsi dan kolusi ikut menjangkiti. Generasi baru di-enggineering agar sesuai dengan platform politik rezim yang berkuasa.

Namun, setiap manusia ada masanya. Setiap rezim pun demikian. Tahun 1997, Soeharto menemukan akhir dari masanya. Rezim reformasi siap menggantikannya. Era baru pun datang. Demokrasi kembali dilirik. Pemerintahan yang bersih diidolakan.

Secara internasional, Indonesia kala itu sedang ada dalam ritme yang sesuai. Negara adidaya tak lagi memainkan kartu perang dingin. Isu kiri dan kanan melemah. Soeharto tak terlalu dijadikan tumpuan lagi oleh Amerika karena Soviet telah jatuh sehingga kejatuhannya pun dianggap karena sudah masanya.

Ibarat keluar dari era penjajahan, partai-partai baru pun bermunculan. Demokratisasi dan good governance menjadi platform politik baru. Legislatif dibongkar ulang. Pemilu yang bebas diadakan.

Page:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM