Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Larang Ridwan Kamil Masuk Partai Politik jika Menang Pilkada

Kompas.com - 07/01/2018, 21:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Ridwan Kamil menjaga jarak dengan seluruh partai politik setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat mendatang.

Artinya, Ridwan tidak diperbolehkan masuk menjadi kader partai politik selama lima tahun ke depan.

"Kami meminta Kang Emil berjarak dengan semua partai politik supaya bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar," ujar Sekretaris Jenderal Nasdem Jhonny Plate di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2018).

"Jangan masuk partai politik, termasuk di Nasdem yang sudah mengusung dia dari awal," lanjut dia.

Plate mengatakan, hal itu telah disepakati oleh Ridwan Kamil. Nasdem pun berharap Wali Kota Bandung tersebut memegang teguh komitmen tersebut.

Nasdem sendiri mengakui, kesepakatan ini tidak lazim dan tidak ada partai politik yang berani melakukan demikian. Logikanya, akan lebih menguntungkan bagi partai politik jika mendapat kader baru, apalagi kader tersebut adalah kepala daerah.

Namun, sekali lagi Plate menegaskan, kesepakatan itu semata-mata demi kelancaran program kerja ke depan.

"Itu memang komitmen yang sulit dilakukan yang lain-lain ya. Coba, ada enggak partai politik yang mau begitu? Tapi kami tidak. Kami konsisten karena ini untuk negara," ujar Plate.

Selain komitmen untuk tidak masuk menjadi kader partai politik, DPP Nasdem juga meminta Emil agar menyelaraskan program-programnya dengan program pemerintah pusat. Hal itu juga telah disepakati oleh Emil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com