Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UI Resmikan Program Pascasarjana Tata Kelola Pemilu

Kompas.com - 19/12/2017, 11:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia meresmikan program pascasarjana ilmu politik peminatan tata kelola pemilihan umum.

Kehadiran program pendidikan S2 ini diharapkan membantu meningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi penyelenggara dan pengawas pemilu.

"Ini merupakan kontribusi kami bagi negara, untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu di pusat atau di daerah. Ini kesempatan bagi kami untuk berkontribusi," ujar Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politk FISIP UI Meidi Kosandi di Aula Apung, Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017).

Ketua Departemen Ilmu Politik UI Julian Aldrin Pasha mengatakan, hadirnya program pascasarjana ini diharapkan semakin membuat penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi pemilihan kepala daerah pada 2018 dan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019.

Menurut Julian, program ini dapat menambah wawasan penyelenggara pemilu di bidang keilmuan.

Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu menilai, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah sumber daya manusia yang kuat.

Pada semester ganjil tahun ini, sudah ada tujuh mahasiswa yang akan mengikuti program studi.

Ketujuh mahasiswa tersebut merupakan pegawai KPU dari pusat dan daerah, yang telah lolos tahap seleksi dan mendapat beasiswa penuh dari KPU RI.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman yang juga menghadiri acara peresmian menyambut baik pembukaan program pascasarjana peminatan tata kelola pemilu.

Menurut Arief, pembukaan program studi ini adalah bagian kerja sama UI dan KPU yang terus menerus dalam perbaikan penyelenggara pemilu.

"Kenapa program studi ini penting bagi KPU, karena kami bertekad, tidak boleh penyelenggara pemilu hanya cuma berdasarkan pengalaman, tapi dengan intelektual, dengan ilmu dan teknologi," kata Arief.






Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com