Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UI Resmikan Program Pascasarjana Tata Kelola Pemilu

Kompas.com - 19/12/2017, 11:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia meresmikan program pascasarjana ilmu politik peminatan tata kelola pemilihan umum.

Kehadiran program pendidikan S2 ini diharapkan membantu meningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi penyelenggara dan pengawas pemilu.

"Ini merupakan kontribusi kami bagi negara, untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu di pusat atau di daerah. Ini kesempatan bagi kami untuk berkontribusi," ujar Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politk FISIP UI Meidi Kosandi di Aula Apung, Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017).

Ketua Departemen Ilmu Politik UI Julian Aldrin Pasha mengatakan, hadirnya program pascasarjana ini diharapkan semakin membuat penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi pemilihan kepala daerah pada 2018 dan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019.

Menurut Julian, program ini dapat menambah wawasan penyelenggara pemilu di bidang keilmuan.

Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu menilai, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah sumber daya manusia yang kuat.

Pada semester ganjil tahun ini, sudah ada tujuh mahasiswa yang akan mengikuti program studi.

Ketujuh mahasiswa tersebut merupakan pegawai KPU dari pusat dan daerah, yang telah lolos tahap seleksi dan mendapat beasiswa penuh dari KPU RI.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman yang juga menghadiri acara peresmian menyambut baik pembukaan program pascasarjana peminatan tata kelola pemilu.

Menurut Arief, pembukaan program studi ini adalah bagian kerja sama UI dan KPU yang terus menerus dalam perbaikan penyelenggara pemilu.

"Kenapa program studi ini penting bagi KPU, karena kami bertekad, tidak boleh penyelenggara pemilu hanya cuma berdasarkan pengalaman, tapi dengan intelektual, dengan ilmu dan teknologi," kata Arief.






Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com