Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Kepala BAIS Sebut Radikalisme Kini Digunakan untuk Kepentingan Politik

Kompas.com - 13/12/2017, 14:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Madya (Purn) Soleman Ponto mengatakan, hanya ada tiga isu yang dimainkan untuk meraih kekuasaan di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan komunis.

"Tiga isu itu saja muter-muter, yang ujung-ujungnya untuk menjadi pemimpin," ujar Soleman dalam sebuah diskusi di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Dari perspektif demokrasi, lanjut Soleman, cara-cara seperti ini lazim dilakukan. Ia memberi contoh bagaimana proklamator Ir. Soekarno berupaya menyatukan kelompok nasionalis, agamis dan komunis di Indonesia agar mendapatkan dukungan dari mereka dengan mengeluarkan gagasan 'Nasakom'.

Baca juga : Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

Demikian pula dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Soleman memprediksi, isu yang cenderung dimainkan pada 2019, yakni isu agama dan komunis.

Ia yakin isu tersebut hanya untuk merangkul kelompok-kelompok radikal di Indonesia demi menjatuhkan lawan. Kelompok radikal itu pun hanya dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperbesar kekuatan.

"Untuk menuju Pilpres, harus ada dukungan. Untuk dapat dukungan itu, harus ada penyatu, seiya-sekata. Nah, radikalisme ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan dukungan," lanjut Soleman.

Baca juga : Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya

Oleh sebab itu, Soleman mengingatkan agar masyarakat Indonesia kritis terhadap isu yang berkembang menjelang Pilpres 2019. Apalagi jika isu itu cenderung bersifat negatif serta berkaitan dengan sosok calon presiden.

"Selama masyarakat Indonesia masih menginginkan Indonesia ini beragam, berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, radikalisme yang cuma dijadikan alat politik itu tidak usah kita takutkan," ujar Soleman.

"Mau dijual kayak apapun isu radikalisme itu, tapi kalau enggak ada yang beli, hasilnya nol. Makanya itulah perlunya pencerahan bagi masyarakat bahwa jika Pancasila dan pilar bangsa lainnya itu membawa kesejahteraan," lanjut dia.

Kompas TV Bahrun Naim adalah salah satu pemimpin ISIS yang berasal dari Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com