Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Anggota Fraksi Golkar Tolak Penunjukan Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR

Kompas.com - 11/12/2017, 13:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto tak sepenuhnya diterima oleh seluruh anggota Fraksi Golkar.

Hal itu ditunjukkan dengan munculnya penggalangan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap penunjukan Aziz.

Sejumlah anggota Fraksi Golkar menggalang aksi tersebut di Ruang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017)
Wakil Sekretaris Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, penolakan tersebut merupakan bentuk keprihatinan mereka karena menganggap penunjukan Aziz sepihak.

Baca juga: Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR, Surat Novanto Dianggap Cacat Prosedur

"Ini sebagai bentuk inisiatif para anggota Fraksi Partai Golkar. Merasa prihatin atas penunjukan Aziz oleh Setya Novanto, tanpa melalui mekanisme internal partai," kata Ace, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Penolakan terhadap penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR juga diperlihatkan oleh surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wakil Ketua Fraksi Golkar Dito Ganinduto.

Surat tersebut menolak adanya pergantian Ketua DPR dari Setya Novanto kepada Aziz Syamsuddin.

Baca: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR

Sebelumnya, Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Fraksi Golkar dan pimpinan parlemen sebagai Ketua DPR.

Dalam surat tersebut, ia juga menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun, surat tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar, tanpa sekretaris fraksi.

Penunjukan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Kompas TV KPK berinisiatif untuk melakukan kunjungan ke partai-partai politik, terutama yang duduk di DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com