Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Yerusalem, PBNU Khawatir Ada Pergeseran Isu ke Konflik Agama

Kompas.com - 09/12/2017, 16:19 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) khawatir persoalan pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv yang notabene adalah persoalan politik menjadi isu konflik antar agama.

"Terus terang kami khawatir ada pergeseran isu (politik) ke konflik antar agama. Tak hanya terjadi di Palestina tapi bisa di seluruh dunia," ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini dalam diskusi "Kotak Pandora Itu Bernama Yerusalem" di Gado-gado Boplo?, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

Menurut Helmi, pergeseran isu tersebut menjadi saangat berbahaya, karena berpotensi menimbulkan konflik horisontal yang lebih luas di banyak negara.

"Ini kalau polarisasi terjadi akan menimbulkan konflik horisontal, membuat ketidakstabilan regional misalnya," ucap Helmi.

Baca juga : Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Berdampak Positif di Indonesia

Karenanya kata lanjut dia, PBNU sejak awal telah menjelaskan bahwa dukungannya kepada Palestina tak lain adalah karena kemanusiaan dan bukan karena lainnya.

"Ini sesuatu yang berbahaya, makanya PBNU dari awal memberikan penjelasan bahwa ini pembelaan kemanusiaan," ujar Helmi.

"Ini kekhawatiran luar biasa, ini sudah mencabik-cabik hak bangsa untuk merdeka," tambahnya.

Helmi pun berharap, Indonesia bisa berperan lebih dalam menyelesaikan persoalan konflik abadi Palestina-Israel tersebut, di tengah tersanderanya negara-negara Timur Tengah oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

"Posisi Timur Tengah sedang krisis dan lemah. Maka kita berharap Indonesia, punya peran penting melalui OKI dan mengutus menteri luar negeri dan komunikasi dengan jaringan ulama dunia," terang dia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian antara kedua belah negara yang selama ini berkonflik.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com