Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Anugerah dari Presiden, Azwar Anas Sebut "Tambahan Modal Kampanye"

Kompas.com - 07/12/2017, 08:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com -- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu dari sembilan pemerintah daerah yang dianugerahi Dana Rekca oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017), kemarin.

Anugerah Dana Rekca diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berkinerja baik dalam kesehatan fiskal, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pelayanan pemerintahan umum.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyebut, anugerah tersebut merupakan salah satu modal tambahan untuk kampanye dalam Pilkada Jawa Timur.

"Saya sangat berterima kasih karena mendapatkan ini. Ini modal tambahan untuk kampanye," ujar dia, ditemui usai acara.

Baca juga : Ini Ikrar 4.444 Bu Nyai Tapal Kuda Menangkan Gus Ipul - Azwar Anas

Diketahui, Azwar merupakan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur. Ia mendampingi bakal calon gubernur Syaifullah Yusuf yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.

Azwar melanjutkan, penghargaan itu merupakan hasil dari apa yang dikerjakan ia beserta tim, yakni memonitoring pelaksanaan program secara elektronik. Program ini meningkatkan akuntabilitas, ketepatan sasaran program dan ketepatam perencanaan program.

Anugerah tersebut pun merupakan motivasi bagi timnya di jajaran pemerintahan untuk semakin memperbaiki tata kelola keuangan dan pelayanan publik.

Baca juga : Pilkada Jatim, Risma Masuk Daftar Juru Kampanye Gus Ipul-Azwar Anas

Bahkan, ia berjanji untuk menerapkan sistem yang sama jika terpilih menjadi kepala daerah di Jatim. Tentu didahului dengan perbaikan sumber daya manusia di jajaran pemerintahan terlebih dahulu.

"Reformasi birokrasi itu menjadi agenda prioritas kami. Jika besok kami terpilih, ini menjadi salah satu dari 9 agenda prioritas," ujar Azwar.

Selain Pemkab Banyuwangi, delapan pemerintah daerah lainnya juga dianugerahi yang sama. Delapan daerah itu, yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat,/ Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karanganyar, Kota Depok, Kota Surabaya dan Kota Semarang.

Kompas TV Hal ini karena generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital sangat memengaruhi Pilkada Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com