Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kepala Daerah Harus Tegas terhadap Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 06/12/2017, 12:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh kepala daerah harus memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk berkumpul dan masyarakat dengan membentuk partai politik atau ormas.

Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus tegas terhadap ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Kepala daerah tidak boleh menghalangi masyarakat untuk berserikat. Ormas keagamaan mau dakwah silakan, sampai geng motor juga harus diakomodasi. Tetapi kalau ada yang ingin mengubah ideologi negara, ini yang harus dicermati. Pemerintah harus tegas," ujar Tjahjo, saat memberikan pembekalan 'Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017', di Aula BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2017).

Baca: Try Sutrisno: Kalau Anti-Pancasila, Jangan Hidup di Indonesia

Tjahjo mengatakan, sesuai ketentuan UU Ormas, setiap ormas dilarang memiliki paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Paham yang dilarang oleh pemerintah yakni ateisme, marxisme, leninisme, dan paham radikalisme lainnya yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

Pemerintah daerah, kata Tjahjo, harus tegas dan memiliki wewenang untuk membubarkan ormas anti-Pancasila.

"Ajaran ateisme, marxisme dan leninisme harus disikat jangan diberi napas di daerah. Kalau ada ormas yang ingin mengubah ideologi kita, itu juga harus kita ingatkan dan kita bubarkan organisasinya," kata Tjahjo.

Baca juga: Perppu Ormas Disahkan, Jokowi Nilai Banyak yang Dukung Jaga Pancasila

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan bahwa ormas berbasis keagamaan memiliki kebebasan untuk melakukan dakwah.

Namun, ormas berbasis keagamaan tidak boleh memiliki agenda yang bertentangan dengan tujuan penerintah dan dasar negara, seperti yang terjadi pada kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Dakwah silakan tapi kalau ada agenda melawan pemerintahan yang sah ya dibubarkan. Termasuk ormas yang baru dibubarkan (HTI), bukan karena dakwahnya," kata Tjahjo.

Kompas TV Pasca pengrusakan posko ormas di perumahan bilabong, Bogor, massa yang diduga dari kelompok orams menggelar penyisiran.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com