Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjuk Panglima TNI, Presiden Diminta Pertimbangkan Sejumlah Aspek Ini

Kompas.com - 27/11/2017, 14:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR belum menerima surat pengajuan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon panglima TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yakin, Presiden Joko Widodo telah memilih waktu yang tepat untuk menyerahkan pengajuan tersebut.

Panglima TNI yang baru akan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) , Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) pada acara Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.ANTARA FOTO/SETPRES/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) , Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) pada acara Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.
"Prinsipnya, Komisi I siap menerima kapan pun. Kami sudah mempersiapkan dan berulang kali melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Jadi prosesnya tidak akan lama di DPR," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Baca juga: Rotasi Jabatan Panglima TNI Diperlukan Untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia

Dalam menunjuk calon panglima TNI, menurut dia, rotasi matra tak menjadi syarat mutlak. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, kondisi sosial politik negara.

Adapun salah satu agenda politik besar ke depan adalah Pemilu Serentak 2019.

"Ada juga aspek kondisi sosial politik yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini Presiden. Karena itu, kami kembalikan lagi kepada Presiden, Presiden yang paling mengetahui  keperluan kondisi sosial politik ini," kata politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan, Presiden harus mempertimbangkan aspek internal dan eksternal dalam memilih panglima TNI yang baru.

Aspek internal meliputi organisasi TNI ke dalam terkait kemampuan mengendalikan baik TNI Angkatan Udara, Darat, maupun Laut. Sementara itu, aspek eksternal meliputi ancaman terhadap negara.

"Soal itu kami serahkan kepada Presiden bagaimana melihat persoalan internal. Artinya kebutuhan organisasi dan TNI sendiri kemudian bagaimana persepsi ancamannya," ujar politisi PDI-P itu.

Baca juga: Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya

Sebelumnya, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran agar memberikan penyegaran dalam tubuh TNI.

"Rotasi posisi Panglima TNI penting untuk memajukan sektor pertahanan. Setelah Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD, maka setelah itu TNI AU atau AL," ujar Al Araf.

Direktur Imparsial‎, Al Araf ditemui disela acara Pembukaan Workshop Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan Polda Banten” yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (28/8/2017).Fachri Fachrudin Direktur Imparsial‎, Al Araf ditemui disela acara Pembukaan Workshop Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan Polda Banten” yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Al Araf menjelaskan, Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan, jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Saat ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) dijabat Laksamana Ade Supandi. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto.

Al Araf menilai, Marsekal Hadi Tjahjanto berpotensi untuk dipilih Presiden sebagai penganti Gatot. Sebab, diketahui Laksamana Ade Supandi, kelahiran Jawa Barat, 26 Mei 1960, akan memasuki masa pensiun pada pertengahan 2018.

Kompas TV Presiden meminta agar DPR menunggu nama pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com