Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2017, 07:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa bertekad maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur, dengan pasangannya yaitu Bupati Trenggalek, Emil Dardak.

Tidak ada ketentuan dalam undang-undang bahwa Menteri yang hendak maju di pemilihan gubernur/pilkada harus mengundurkan diri.

Namun, apabila Khofifah ingin mundur dari jabatannya, tentu harus ada pengganti yang mumpuni. Sebab, anggaran di pos Kementrian Sosial tidaklah sedikit, dan malah bertambah di 2018.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengatakan, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, tergantung pilihan Joko Widodo figur mana yang dianggap mumpuni menggantikan Khofifah.

Kendati begitu, KPK memberikan masukan kriteria pengganti Khofifah.

Baca juga : PAN Ingin Bentuk Koalisi Baru untuk Lawan Gus Ipul dan Khofifah

"Dari sisi KPK, berharap bahwa pengganti beliau memiliki track record integritas yang baik serta pintar dan trampil dalam memahami permasalahan sosial bangsa Indonesia," kata Laode kepada Kompas.com, Jumat (24/11/2017).

Kemudian, Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang menambahkan, figur penerus Khofifah haruslah sosok pemimpin yang senang melakukan banyak inovasi di tengah kondisi sosial yang sangat dinamis.

Jika Khofifah jadi mengundurkan diri, maka penggantinya akan mengurus Kementerian Sosial mulai tahun anggaran 2018. Sebagaimana diketahui, terjadi kenaikan alokasi anggaran untuk Kementerian Sosial, di APBN 2018.

"Total anggaran Kemensos Rp 41,3 triliun," kata Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha kepada Kompas.com, Jumat.

Baca juga : Diisukan Gantikan Khofifah sebagai Mensos, Ini Jawaban Yenny Wahid

Dalam APBN 2017, anggaran kementerian sosial hanya sebesar Rp 17,3 triliun. Artinya, anggaran Kementerian Sosial di APBN 2018 naik lebih dari dua kali lipat.

Terjadi peningkatan target sasaran di sejumlah program unggulan, yang berdampak terhadap kenaikan anggaran.

Seperti program keluarga harapan (PKH) yang naik menjadi Rp 17,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Di APBN 2017, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 11,3 triliun dana PKH untuk 6 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, sebut Kunta, Kementerian Sosial juga akan menjalankan program Indonesia pintar dengan alokasi dana sebesar Rp 10,5 triliun untuk 19,7 juta siswa penerima. Mulai tahun depan, Kementerian Sosial juga akan ketambahan mengurus anggaran bantuan pangan yang sebelumnya disebut dengan istilah subsidi pangan di pos BA-BUN.

"Bantuan pangan sebesar Rp 20,8 triliun untuk 15,6 juta keluarga penerima," kata Kunta.

Kompas TV Khofifah dipastikan akan maju di Pilkada Jawa Timur 2018.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com