Pembangunan RS Indonesia di Rakhine Dinilai Jadi Awal Proses Rekonsiliasi - Kompas.com

Pembangunan RS Indonesia di Rakhine Dinilai Jadi Awal Proses Rekonsiliasi

Kristian Erdianto
Kompas.com - 23/11/2017, 13:37 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) memaparkan pencapaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/10). Menlu memaparkan pencapaian tiga tahun langkah diplomasi luar negeri pemerintah, diantaranya diplomasi kemanusiaan meliputi penyelesaian konflik Rohingya, perlindungan WNI di luar negeri meliputi pendampingan hukum, repatriasi, evakuasi WNI dari konflik perang dan bencana alam, diplomasi kedaulatan NKRI terkait batas negara baik darat maupun laut, serta diplomasi perdamaian dalam menjembatani perbedaan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17PUSPA PERWITASARI Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) memaparkan pencapaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/10). Menlu memaparkan pencapaian tiga tahun langkah diplomasi luar negeri pemerintah, diantaranya diplomasi kemanusiaan meliputi penyelesaian konflik Rohingya, perlindungan WNI di luar negeri meliputi pendampingan hukum, repatriasi, evakuasi WNI dari konflik perang dan bencana alam, diplomasi kedaulatan NKRI terkait batas negara baik darat maupun laut, serta diplomasi perdamaian dalam menjembatani perbedaan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai bahwa pembangunan rumah sakit Indonesia di Myaung Bwe, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan proses rekonsiliasi atas tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.

Menurut Retno, pembangunan RS Indonesia melibatkan para pekerja lokal dari berbagai latar belakang suku dan agama. Dengan begitu, akan terbangun rasa percaya antar kelompok masyarakat, sebagai proses awal rekonsiliasi.

"Dari tahap awalnya kami membangun, pekerjanya adalah orang-orang lokal dan kami juga merekrut tenaga kerja itu sengaja secara campur. Jadi ada pekerja yang beragam, Budha, Islam, sehingga proses trust building pada level komunal terbangun dan sendirinya bisa mencair," ujar Retno saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait isu kemanusiaan Rohingya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Indonesia Mulai Bangun Rumah Sakit di Rakhine, Myanmar

Retno berpendapat, pembangunan rasa percaya antar kelompok masyarakat dapat diupayakan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi.

Pemerintah, lanjut Retno, berkomitmen untuk terus membantu penanganan isu kemanusiaan di Rohingya.

"Bisa kuat trust building-nya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti itu, jadi itu yang saya sampaikan kepada Pak Menko (Wiranto)," ucapnya.

Pengungsi menunggu antrean dokter di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh, Senin (6/11/2017). (AFP/Dibyangshu Sarkar) Pengungsi menunggu antrean dokter di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh, Senin (6/11/2017). (AFP/Dibyangshu Sarkar)
Proses pembangunan rumah sakit Indonesia di Myaung Bwe, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah memasuki fase kedua yakni pembangunan kompleks untuk dokter dan perawat. Sementara fase pertama pembangunan sudah dilakukan pada 19 November 2017 lalu.

Retno menuturkan, pembangunan rumah sakit tersebut merupakan langkah nyata Indonesia dalam membantu menyelesaikan isu kemanusiaan etnis Rohingya.

Tak hanya pemerintah, kalangan masyarakat sipil dan LSM ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah sakit yang ditargetkan selesai pertengahan tahun depan.

Baca juga : Pengungsi Rohingya Bisa Pulang Jika Warga Asli Rakhine Siap Menerima

"Pembangunan rumah sakit itu kan kami lakukan bersama dengan masyarakat ya, jadi dengan LSM kita, dengan para donatur, kemudian kami wujudkan dalam pembangunan rumah sakit. Baru nanti fase ketiga adalah pembangunan gedung utama dari rumah sakit," ucap Retno.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pembangunan rumah sakit ini menghabiskan dana 1,8 juta dolar AS. Biaya itu disediakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Indonesia termasuk PMI, berbagai LSM dan sektor swasta.

Pembangunan rumah sakit itu akan melibatkan tenaga kontraktor lokal dan bahan-bahan material yang diadakan dari daerah sekitar di Myanmar dengan tujuan membantu meningkatkan peluang ekonomi masyarakat lokal selain menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap rumah sakit ini.

"Setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Indonesia tersebut akan secara inklusif, tak memandang latar belakang, suku maupun agama, bagi seluruh masyarakat setempat," kata Arrmanatha.

Baca juga : AS Sebut Krisis Rohingya sebagai Pembersihan Etnis

Peletakan batu pertama ini menandakan dimulainya pembangunan tahap kedua pembangunan akomodasi staf medis dan tahap ketiga pembangunan gedung utama.

Tahap pertama pembangunan untuk pemetaan dan konstruksi pagar sebelumnya telah selesai sejak September 2017.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri, peresmian rumah sakit itu dilakukan tanpa dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi karena tak ada jaminan keamanan yang diberikan militer Myanmar.

Alhasil, peresmian yang ditandai dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh  Duta Besar RI untuk Myanmar Ito Sumardi dan menteri urusan Rakhine, perwakilan kementerian kesehatan Myanmar, perwakilan MERC, tokoh masyarakat setempat dan masyarakat agama Budha dan Islam.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi batal menghadiri acara ini karena imbauan dari pemerintah Myanmar yang menyebut lokasi pembangunan rumah sakit Indonesia berada di wilayah utara Rakhine yang dipandang rawan.

Pemerintah Myanmar tidak bisa memberikan pengamanan optimal sesuai standar untuk tamu resmi pemerintah setingkat menteri mengingat pasukan keamanan Myanmar sedang difokuskan menjaga pertemuan tingkat menteri Asia-Eropa di Naypyidaw yang juga dihadiri Retno.

Sebelum bantuan pendirian rumah sakit, Indonesia juga telah menyampaikan bantuan 1 juta dollar AS untuk pembangunan empat sekolah pada 2014, 10 kontainer bantuan kebutuhan dasar untuk warga Rohingya pada Desember 2016 dan pembangunan 2 sekolah di Sittwe yang telah diresmikan Retno Januari tahun ini.

Kompas TV Komisi Uni Eropa mencatat banyaknya pengungsi anak tanpa pendampingan keluarga meningkat tajam.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKristian Erdianto
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM