JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mewujudkan program dana desa yang tengah digenjot pemerintah.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri sarasehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Jokowi mengatakan, pemerintah terus meningkatkan anggaran yang digelontorkan untuk desa setiap tahunnya.
Pada tahun 2015, dana desa yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun.
Pada tahun kedua, angkanya naik menjadi Rp 47 triliun. Sementara, pada tahun ini, ada Rp 60 triliun dana desa yang digelontorkan pemerintah. Totalnya, sudah mencapai Rp 127 triliun.
Baca: Jokowi Tetapkan Dana Desa untuk Padat Karya Dimulai Januari 2018
Menurut Jokowi, dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur kecil yang ada di pedesaan, seperti jalan, irigasi, dan embung.
Dengan cara ini, produk-produk pertanian yang ada di desa bisa diproduksi dalam jumlah lebih banyak dan lebih berkualitas.
Produk-produk pertanian itu juga bisa diangkut dan dipasarkan dengan cepat sehingga bisa menopang ekonomi di desa.
"Dengan dana desa, perputaran uang di bawah bisa lebih baik," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Selain soal dana desa, Jokowi juga meminta DPD untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Kalau fundamental ini kita lakukan, kita berani masuk ke step berikutnya, pembangunan SDM sehingga persiapan mengantisipasi perubahan-perubahan tidak perlu kita takutkan," kata Jokowi.