Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: DPD Mestinya Ikut Dukung Dana Desa

Kompas.com - 17/11/2017, 12:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mewujudkan program dana desa yang tengah digenjot pemerintah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri sarasehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Jokowi mengatakan, pemerintah terus meningkatkan anggaran yang digelontorkan untuk desa setiap tahunnya.

Pada tahun 2015, dana desa yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun. 

Pada tahun kedua, angkanya naik menjadi Rp 47 triliun. Sementara, pada tahun ini, ada Rp 60 triliun dana desa yang digelontorkan pemerintah. Totalnya, sudah mencapai Rp 127 triliun.

Baca: Jokowi Tetapkan Dana Desa untuk Padat Karya Dimulai Januari 2018

Menurut Jokowi, dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur kecil yang ada di pedesaan, seperti jalan, irigasi, dan embung.

Dengan cara ini, produk-produk pertanian yang ada di desa bisa diproduksi dalam jumlah lebih banyak dan lebih berkualitas.

Produk-produk pertanian itu juga bisa diangkut dan dipasarkan dengan cepat sehingga bisa menopang ekonomi di desa.

"Dengan dana desa, perputaran uang di bawah bisa lebih baik," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Selain soal dana desa, Jokowi juga meminta DPD untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

"Kalau fundamental ini kita lakukan, kita berani masuk ke step berikutnya, pembangunan SDM sehingga persiapan mengantisipasi perubahan-perubahan tidak perlu kita takutkan," kata Jokowi.

Kompas TV Masyarakat dapat terlibat mengawasi dana desa yang jumlahnya cukup besar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com