Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Warga Paling Sering Diminta Uang oleh Polisi dan Pengadilan

Kompas.com - 15/11/2017, 18:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat paling sering dimintai uang saat berhubungan dengan polisi dan pengadilan. Hal ini terungkap dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 16-22 Agustus 2017.

Sebanyak 14,9 persen responden mengaku pernah berurusan dengan polisi. Dari jumlah itu, sebanyak 46,1 persen mengaku diminta memberi uang atau hadiah.

Sementara responden yang pernah berurusan dengan pengadilan adalah 3,1 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 39,6 persen pernah dimintai uang atau hadiah.

"Probabilitas adanya tindakan korupsi oleh pegawai pemerintah paling besar terjadi ketika warga berurusan dengan polisi dan pengadilan," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Baca juga : KY Ungkap Banyak Kasus yang Libatkan Panitera Jadi Mafia Peradilan

Di bawah polisi dan pengadilan, survei menyebut warga pernah dimintai uang atau hadiah oleh  PNS (31,3 persen), pejabat/petugas administrasi publik (26,9 persen), pelayanan kesehatan (15,1 persen), administrasi atau guru di sekolah negeri (14,4 persen), dan pihak universitas (11,7 persen).

Aktivis Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo yang hadir sebagai penanggap menilai hasil survei ini memperihatinkan. Sebab, kepolisian dan pengadilan sebagai penegak hukum justru menjadi yang paling korup.

"Bagaimana penegakan hukum bisa berjalan efektif ketika reformasi di kalangan penegak hukum tak berjalan," kata dia.

Baca juga : Survei LSI: Mayoritas Warga Anggap Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Keprihatinan serupa diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Ia tidak yakin polisi dan pengadilan bisa menegakkan hukum dengan baik apabila masih terjadi korupsi di dua lembaga tersebut.

"Ibaratnya kita membersihkan lantai, itu kan harus pakai sapi yang bersih, tidak bisa menggunakan sapu yang kotor," ucap Burhan.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun lebih atau sudah menikah. Sebanyak 1540 responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Margin of error sebesar kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Ketua MPR, Zulkifli Hasan angkat suara setelah Ketua DPR, Setya Novanto mangkir diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com