Refly Harun: Hak Imunitas Tidak Berlaku untuk Kasus Korupsi - Kompas.com

Refly Harun: Hak Imunitas Tidak Berlaku untuk Kasus Korupsi

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 14/11/2017, 14:30 WIB
Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan, anggota DPR memang memiliki hak imunitas yang melekat.

Hal itu juga diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Namun, aturan tersebut dinilai tak berlaku untuk kasus korupsi.

"Hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang disidik oleh KPK," kata Refly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Ia mengatakan, hak imunitas merupakan kekebalan tertentu bagi anggota DPR untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Baca: Menelusuri Dugaan Aliran Uang Proyek E-KTP untuk Setya Novanto

Akan tetapi, ada pengecualiannya. Hak imunitas tak berlaku terhadap hal-hal tertentu yang dilanggar.

Refly mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan alasan Ketua DPR RI Setya Novanto tak menghadiri panggilan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Dalam suratnya kepada KPK, Novanto menggunakan aturan Pasal 20A huruf (3) UUD 1945 sebagai alasan untuk mangkir. Pasal itu mengatur hak imunitas anggota DPR.

Selain itu, Novanto juga beralasan dengan menggunakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Hak Anggota Dewan, huruf (h) terkait imunitas. Pasal itu dijadikan alasan untuk mangkir dari panggilan.

"Jadi kalau ada anggota DPR, termasuk ketua DPR diduga melakukan tindak pidana korupsi maka sama sekali tidak ada berlaku hak imunitas di sana," kata dia. 

Baca: Rekaman Johannes Marliem Diputar, Setya Novanto Disebut Terima Uang

Refly mengatakan, seharusnya, sebagai Ketua DPR, Novanto memberikan contoh positif kepada masyarakat dengan datang ke KPK dan memberikan keterangan, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus e-KTP.

Bukan justru berlindung di balik prosedur dan hak imunitas. Adapun prosedur yang dimaksud adalah harus izin presiden.

"Padahal baik hak imunitas maupun izin dari presiden tidak berlaku untuk kasus korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan khusus atau extraordinary crime," ujar dia. 

Novanto sebelumnya dipanggil untuk kali ketiga sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Baca juga: Pengacara Novanto Dinilai Bisa Kena Pasal "Obstruction of Justice"

Namun, Novanto kembali tak hadir. Ia beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Alasan ini disampaikan Novanto dalam surat yang dikirimkan ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatangani Ketua DPR.

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

"Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden," ujar Febri.

Dalam surat tersebut, lanjut Febri, juga dijelaskan mengenai hak imunitas DPR versi Novanto.

Kompas TV Ketua DPR RI Setya Novanto menggugat penerbitan surat pencekalan paspor.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM