Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Genjot Proyek dari Donasi Filantropi, Kepala Bappenas Lapor Jokowi

Kompas.com - 25/10/2017, 20:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Bambang melapor kepada Jokowi terkait blended finance, di mana pemerintah akan mencari dana dari filantropi untuk pembiayaan sebuah proyek.

"Dengan menggunakan uang yang berasal dari investasi komersial yang dicampur dana filantropis, sehingga membuat proyek yang tadinya mahal bisa ditekan. Kalau ditekan bisa memberi keuntungan, walau tujuannya tetap sosial," kata Bambang, usai bertemu Jokowi.

Bambang mencontohkan, misalnya melalui pengolahan sampah plastik yang juga bagian dari program Sustainable Development Goals dalam rangka menyikapi perubahan iklim global.

Dari program itu, pemerintah bisa mencari donasi dari filantropi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

“Ini bisa dibiayai murni dengan investasi tapi juga bisa dibuat menarik dengan mencampurnya dengan dana donasi. Itu salah satu yang kami sampaikan,” kata Bambang.

Bambang berharap program ini bisa segera diterapkan. Pemerintah tengah menyiapkan aturan khusus yang memungkinan donasi swasta dicampur dengan uang pemerintah.

"Kami akan kawinkan investasi komersial dengan charity dan kemudian kita akan dorong social entrepreneur. Jadi entrepreneur itu tetap dapat untung dan apa yang dilakukan tetap memberikan manfaat sosial,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, dalam menjalankan program blended finance ini, pemerintah akan terlebih dahulu mengutamakan filantropi dari dalam negeri meskipun jumlahnya saat ini masih sedikit.

Kompas TV Presiden Joko Widodo sempat bingung dengan beberapa singkatan di bidang ekonomi. Hal ini diakui Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada acara pembiayaan proyek investasi non-anggaran pemerintah di Istana Kepresidenan. Dalam acara yang dihadiri menteri, kepala daerah, dan petinggi BUMN, Presiden kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pembangunan tak hanya mengandalkan dari APBN. Namun pemerintah harus mencari skema lain. Di sela-sela pidatonya, presiden sempat bingung dengan singkatan di bidang ekonomi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com