Jokowi Sebut Kepala Daerah Harus "Strong", Ini Kata Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa kepala daerah harus kuat pendiriannya dalam menghadapi permainan anggaran dengan DPRD.

Anies dan Sandi setuju atas pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Oh iya lah. Kami sampaikan berkali-kali bahwa kami membawa mandat dari rakyat dan mandat itu adalah untuk kami laksanakan dalam bentuk anggaran," ujar Anies, saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Menurut Anies, kunci untuk menghindari praktik kongkalikong anggaran dengan DPRD adalah transparansi.

"Perisai paling baik adalah transparansi. Transparansi itu adalah perisai kami. Kalau ada transparansi, maka semuanya bisa, semuanya harus dijalankan," ujar Anies.

Baca: Jokowi: Kalau Tak Bisa Kendalikan, Berarti Bapak Ibu Enggak "Strong"

Saat ditanya, bagaimana jika praktik kongkalikong anggaran tersebut dilakukan oleh partai pendukungnya di DPRD, Anies tak mau menjawab. Ia tidak mau berandai-andai.

"Pokoknya enggak pakai misalnya. Itu adalah (transparansi anggaran) 'policy' kami," ujar Anies.

Sandi juga menyatakan hal senada. Dia berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, seperti diamanatkan Presiden Jokowi.

"Sepakat. Kami akan teruskan strong government, strong leadership," ujar Sandi.

Tak terlibat permainan anggaran

Presiden Jokowi meminta kepala daerah se-Indonesia tak mudah terlibat dalam praktik permainan anggaran dengan DPRD.

Hal itu diungkapkan saat bertemu dengan gubernur, bupati dan wali kota di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Awalnya, Jokowi berpesan supaya kepala daerah jadi pemegang kendali anggaran.

"Harusnya yang menentukan, saya ingin program ini rampung dua tahun, saya minta 60 persen anggaran ke sini, itu gubernur, bupati atau wali kota. Tugas pemimpin di daerah memang seperti itu," ujar Jokowi.