Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Desak AS Ungkap Alasan Tolak Kehadiran Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 23/10/2017, 12:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih belum mengetahui alasan Amerika Serikat sempat melarang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki wilayah AS.

Melalui Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia dalam pertemuan pada Senin (23/10/2017) pagi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melayangkan desakan agar pihak AS mengungkap alasannya.

"Kami sampaikan, kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kami juga sampaikan, kita menunggu (jawaban AS)," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Wakil Dubes AS, lanjut Retno, juga menyampaikan bahwa pihak mereka sampai saat ini masih berkoordinasi dengan otoritas dan unit di bawah mereka untuk mencari tahu alasan yang sebenarnya terjadi terkait pelarangan itu.

(Baca: TNI: Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika atas Undangan Pangab AS)

Hingga Senin pagi, pihak AS belum mendapatkan hasil karena waktu di Washington DC masih Minggu malam alias bukan jam kerja.

"Mereka (Wakil Dubes AS) tadi menyampaikan bahwa ini Washington masih minggu malam. Tapi saya sampaikan, ada urgensi bahwa pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi," ujar Retno.

Retno menegaskan, hubungan Indonesia dan AS selama ini merupakan mitra yang baik. Kedua negara juga memiliki strategic partnership di sejumlah sektor.

Oleh sebab itu, lanjut Retno, klarifikasi AS dalam hal pelarangan Gatot memasuki wilayahnya itu menjadi salah satu simbol keberlanjutan hubungan baik kedua belah negara.

"Tetapi ada kejadian seperti ini yang memang memerlukan klarifikasi," ujar Retno.

(Baca: Dubes Amerika Minta Maaf Terkait Ditolaknya Jenderal Gatot Nurmantyo Masuk Amerika)

Diberitakan, AS sempat melarang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki wilayahnya pada Sabtu (21/10/2017) lalu. Padahal, Gatot hendak memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F. Dunford di acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC.

Apalagi, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara tersebut.

Namun, Menlu Retno Marsudi telah memanggil Wakil Dubes AS. Dalam komunikasi itu, Wakil Dubes AS memastikan  pelarangan sudah dicabut. Artinya, Gatot sudah diperbolehkan memasuki wilayah AS.

Kompas TV Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama delegasinya ditolak saat akan terbang ke Washington DC, Amerika Serikat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com