Ketua Komisi III Nilai Penentang Densus Tipikor Timbulkan Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan pihak-pihak yang masih menentang rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Padahal, korupsi saat ini semakin marak.

Pihak-pihak yang menentang pembentukan Densus Tipikor, menurut dia, mencoba untuk menggalang kekuatan atau opini untuk menentang kehadiran densus tersebut.

"Siapa yang akan memicu kegaduhan dari kehadiran Densus Tipikor itu? Sudah barang tentu kelompok-kelompok yang merasa akan sangat terganggu dengan beroperasinya Densus Tipikor," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (23/10/2017).

"Mereka adalah kelompok yang merasa nyaman dengan kelemahan dan kekurangan KPK saat ini," ujar dia.

Bambang menambahkan, Mabes Polri dan Komisi III DPR menggagas Densus Tipikor karena dirasa relevan dengan situasi saat ini, di mana korupsi semakin marak.

Di samping itu ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum maksimal dalam mencegah kecenderungan itu.

(Baca juga: Berpotensi Lemahkan KPK, Alasan Fraksi Gerindra Tolak Densus Tipikor)

Dengan wilayah kerja dari pusat hingga ke daerah, Bambang menilai Densus Tipikor mampu menghadirkan efek gentar bagi para koruptor.

"Efek gentar berperilaku korup harus segera ditumbuhkan di semua ruang publik. Biarlah semua orang merasa diawasi oleh personel Densus Tipikor. Karena merasa diawasi, siapa pun akan gentar untuk berperilaku korup," tutur politisi Partai Golkar itu.

Bambang meminta seluruh pihak untuk tak khawatir Densus Tipikor nantinya akan mengganggu program-program KPK atau menimbulkan kegaduhan baru.

Menurut dia, kegaduhan akan berhenti saat semua pihak memahami peran dan fungsi Densus Tipikor.

"Tidak ada yang perlu ditakutkan atau dipersalahkan jika kehadiran Densus Tipikor nantinya akan menimbulkan kegaduhan," kata dia.

Pembentukan Densus Tipikor masih akan dibahas pemerintah. Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat bersama para pimpinan terkait dalam waktu dekat. Nantinya, akan diputuskan apakah rencana itu direalisasikan atau tidak.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak wacana tersebut. Menurut dia, saat ini cukup memaksimalkan kerja KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

(Baca juga: Independensi Densus Tipikor Tangani Kasus Korupsi Diragukan, Mengapa?)