Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2017, 22:06 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Suwadi P Pranoto menilai, kecurangan yang dilakukan dalam pesta demokrasi akan merugikan banyak pihak. Termasuk juga pihak yang melakukan kecurangan tersebut.

PBNU, kata Suwadi, mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dengan tertib dalam pesta politik yang akan digelar mulai tahun depan.

"Kalau ribut kan juga rugi yang (bersaing) enggak sehat. Artinya, kami menyerukan persatuan, kompak, dan berpolitik secara sehat itu kan agar yang bersaing tidak dirugikan. Kalau pemilunya ribut, yang bersaing kan juga dirugikan, apalagi yang ikut membiayai," kata Suwadi di sela acara diskusi di bilangan Condet, Jakarta Timur, Sabtu (21/10/2017).

Seperti diketahui, pada 2018 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah. Kemudian, pada 2019 akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan anggota legislatif.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan munculnya kegaduhan.

Suwadi menyampaikan, PBNU berharap seluruh pihak menunjukkan sikap partisipasi politik yang dewasa. Hal ini agar pesta demokrasi dapat berlangsung dengan aman, damai dan juga tertib.

"Jadi, kami menyerukan pemilu yang damai. Ini manfaatnya tidak hanya untuk yang ikut pemilu, tidak hanya untuk masyarakatnya, tapi semua pihak yang yang berkaitan dan berkepentingan dengan pemilu itu agar sama-sama untungnya," kata dia.

Baca juga : Wasekjen PBNU Yakin Pilkada Tak Akan Pecah Belah Umat

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengundang puluhan ulama Jawa Tengah ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Salah satu yang disampaikan Jokowi adalah terkait tahun politik yang sudah semakin dekat.

"Kami ingin sedikit mengingatkan kita semuanya bahwa tahun depan sudah mulai tahun politik," kata Jokowi.

"Jadi kami mohon bantuan kepada seluruh pimpinan pondok pesantren, para ulama, kiai, pimpinan ormas, semuanya, agar tahun politik baik tahun depan maupun tahun depannya lagi itu kita jaga bersama," tambahnya.

Baca juga : Di Hadapan Ulama Persis, Jokowi Blak-blakan soal Tudingan PKI

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Indonesia sudah beberapa kali mengalami pesta demokrasi. Kegaduhan memasuki tahun politik merupakan hal biasa. 

"Ini kan rutinitas, tahun politik itu kan tiap tahun ada. Cuma yang agak hangat saat mendekati pemilu. Itu biasa saja," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/10/2017). 

Kompas TV Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Aizzudin Abdurrahman, mengkritik rencana nonton bareng film gerakan 30 September.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com