Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/10/2017, 08:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh berbagai pemeluk agama.

Oleh karena itu, harus saling menghormati satu sama lain.

"Negara ini dianggap sebagai darul ahdi (negara kesepakatan). Bukan darul (negara) Islam, bukan darul kufri (kafir), bukan darul harbi (perang), tapi negara kesepakatan," kata Ma'ruf saat menyampaikan ceramah di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (9/10/2017) malam.

Ia mengatakan, Indonesia bukan negara pertama yang menggunakan konsep negara kesepakatan yang dibangun oleh berbagai pihak dengan latar belakang agama yang berbeda.

Baca: Said Aqil: Nabi Muhammad Tidak Pernah Mendeklarasikan Negara Islam

Pada tahun 622, ujar Ma'ruf, Nabi Muhammad SAW lebih dahulu menggunakan konsep negara kesepakatan saat menetap di Madinah. Di sana, hidup pula para pemeluk agama selain Islam.

Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad bersama warga Madinah membuat sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Piagam ini merupakan kesepakatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pemeluk agama di Madinah.

"Kemudian juga Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang membunuh nonmuslim yang ada perjanjian dengannya, dia tak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga, baunya aja enggak dapat," kata Ma'ruf.

Baca juga: PDI-P: Konstruksi Pemikiran Soekarno adalah Konstruksi Pemikiran Islam

Oleh karena itu, lanjut Ma'ruf, dalam negara kesepakatan, setiap warga negara meski berbeda agama, wajib untuk saling melindungi dan hidup berdampingan secara damai.

Ia menekankan, tak ada sistem pemerintahan yang baku dalam Islam. Hal yang terpenting, sistem pemerintahan tersebut menegakan nilai-nilai keadilan.

"Jadi tidak benar kalau Islam identik dengan khilafah. Islam juga mengenal kerajaan, keamiran, dan republik. Yang penting pada prinsipnya ada syuro (musyawarah) dan keadilan," kata Ma'ruf.

"Tapi kelompok intoleran tak dapat menerima sistem kenegaraan ini (negara kesepakatan). Walaupun jumlah mereka tidak banyak tapi menurut saya mereka ancaman, karena itu perlu adanya deradikalisasi dan dakwah di masyarakat," papar Ma'ruf.

Kompas TV Mendadak Khilafah - Aiman (Bag 5)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com