Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Yasonna soal Keponakan yang Gagal Tes CPNS di Kemenkumham

Kompas.com - 09/10/2017, 14:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly punya cerita menarik soal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2017 di kementeriannya.

Ketika menggelar telekonferensi dengan jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia yang dilaksanakan di Lantai 18 Gedung Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Jakarta, Senin (9/10/2017), Yasonna bercerita tentang keponakannya yang gagal menjadi PNS.

"Keluarga, adik saya kandung (bertanya), 'Gimana (anak saya) ini, Bang?' (Yasonna menjawab) Ya sudahlah, belajar anakmu baik-baik, sekeras-kerasnya dan sehebat-hebatnya," ujar Yasonna.

"Terakhir, (Yasonna bertanya ke adiknya), 'Gimana hasilnya?' (Adik Yasonna menjawab) 'Kalah, Bang'. Saya bilang, 'Ya itu berarti belum belajar sekeras-kerasnya'," ucap Yasonna seraya tertawa.

(Baca juga: Benda-Benda Aneh yang Diduga Jimat Ditemukan dari Peserta Seleksi CPNS)

Yasonna menegaskan, seleksi penerimaan CPNS 2017 di kementeriannya harus bebas dari praktik calo, korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua prosesnya harus melalui sistem, dan yang paling penting adalah transparan.

Ia sudah mengeluarkan instruksi kepada jajaran direktorat jenderal, inspektorat jenderal serta kantor wilayah Kemenkumham se-Indonesia untuk melaksanakan proses seleksi dengan benar. Jangan sampai ada praktik calo, korupsi dan kolusi.

"Jangan mencederai kepercayaan ini. Saya tegaskan, jika ada oknum Kemenkumham yang bermain, menjadi calo, kolusi atau praktik pungli, maka yang bersangkutan berhadapan dengan saya," ujar Yasonna.

(Baca juga: Menpan RB: Jangan Percaya Orang yang Mengaku Bisa Bantu Lolos Tes CPNS)

Sebagai informasi, proses seleksi penerimaan CPNS 2017 kini sudah memasuki tahap kedua. Di Kemenkumham sendiri, jumlah pelamar mencapai 1.116.000 orang. Setelah diseleksi secara administrasi, jumlahnya menyusut menjadi sekitar 500 ribuan orang.

Adapun, formasi yang dibutuhkan Kemenkumham sendiri hanya 17.526 orang. Kebanyakan, mereka akan ditempatkan sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan.

Penerimaan para penjaga lapas baru ini diharapkan menjawab persoalan di lapas selama ini.

Kompas TV Di Palembang, Sumatera Selatan, antrean panjang terjadi di depan gedung pembuatan surat keterangan catatan kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com