Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Gunung Agung Erupsi, Pemerintah Siap Evakuasi Turis ke Lombok

Kompas.com - 05/10/2017, 06:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata telah mengantisipasi jika terjadi erupsi Gunung Agung dengan membuat skenario evakuasi terhadap wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang ada di Bali. 

Skenario disiapkan pasca-Gunung Agung dinyatakan berstatus awas. Jika terjadi erupsi, wisatawan akan dievakuasi ke Lombok.

"Kalau bulan ini terjadi anginnya ke barat, berarti skenario kami ke Lombok," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya di kantor Kementerian Pariwisata, Rabu (4/10/2017).

(Baca juga: BPS Prediksi Kondisi Gunung Agung Tak Signifikan Turunkan Jumlah Turis)

Pada pelaksanaannya, para turis akan diangkut melalui moda transportasi laut. Kapasitas angkut bisa mencapai 5.000 orang.

Arief pun mencontohkan kapasitas dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur menuju Gilimanuk di Bali.

"Laut sangat penting karena kalau laut yang kita gunakan di Ketapang-Gilimanuk ada angkutan yang mengangkut sekaligus sampai dengan 5.000," ucap Arief.

Arief menambahkan, jika ada 60.000 orang, sebagian turis akan diangkut memakai kapal ferry. Sehingga ada sekitar lima unit kapal ferry yang disiapkan pemerintah.

"Kalau itu 5.000, kita ambil empat sampai lima kapal besar, seminggu selesai," ujar Arief.

(Adiatmaputra Fajar Pratama/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Status Gunung Agung Awas, Turis Dialihkan ke Lombok"

Kompas TV Rekam Jejak Sisa Letusan Gunung Agung pada Tahun 1963



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com