Bahas Polemik Senjata, DPR Rencanakan Rapat Gabungan Bersama TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana melaksanakan rapat gabungan bersama TNI dan Polri untuk memperjelas polemik senjata yang belakangan ramai dibincangkan. Rapat gabungan rencananya melibatkan Komisi I dan III sebagai mitra kerja dua institusi tersebut.

"Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I karena bagaimana kalau misalnya kita ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," ujar Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Rapat gabungan dinilai perlu dilakukan agar polemik di masyarakat tidak terus menerus menjadi perdebatan.

Jika rapat gabungan tersebut jadi terlaksana, kata Sudding, maka hal-hal yang akan didalami mulai dari proses pengadaan senjata, jenis senjata, hingga pengawasannya.

(Baca: Kata Menhan, Tak Ada Pelanggaran Prosedur Impor Senjata untuk Polri)

"Saya kira banyak hal yang nanti akan dikonfirmasi ke pihak ke kepolisian dan TNI," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi I dan III untuk membicarakan lebih lanjut soal kemungkinan rapat gabungan tersebut.

"Nanti kami diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata," kata Fadli.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata.

Pernyataan soal 5000 pucuk itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan padapekan lalu. Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

(Baca: Wiranto Janji Selesaikan Masalah Impor Senjata Brimob yang Tertahan)

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan informasi yang disampaikan Panglima TNI.

Menurut dia, memang ada pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada PT Pindad sebanyak 500 pucuk, bukan 5000 pucuk.

Wiranto mengakui mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Belakangan, Wiranto mengakui, ada persoalan dalam impor senjata api untuk Korps Brimob Polri. Namun, Wiranto menegaskan, dirinya tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," ujar Wiranto di Kompleks Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu.