Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer

Kompas.com - 26/09/2017, 23:13 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan program pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaganya kurang populer.

Padahal, anggaran lembaga antirasuah tersebut paling banyak dihabiskan untuk pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

"Kalau lihat praktik hari ini sebagian besar anggaran KPK untuk pencegahan dan kecil sekali untuk penindakan. Tapi enggak tahu kenapa pencegahan enggak populer," kata Agus dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Misalnya, saat ini KPK tengah gencar mendampingi 22 provinsi di Tanah Air untuk memperbanyak unit koordinasi dan supervisi (korsub) guna menekan korupsi di daerah.

"Tadinya hanya satu unit korsub penindakan dan satu unit korsub pencegahan. Sekarang kami ingin jadi satu dan punya wilayah regional. Kami tentukan sembilan wilayah regional," kata dia.

"Kami bangun komunitas antikorupsi seperti 'Kami Perempuan Anti-Korupsi', Tunas Integritas. Kalau Bapak tekuni laporan keuangan kami, banyak untuk pencegahan," ujar Agus.

(Baca juga: KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan)

Tak hanya itu, KPK juga intens untuk masuk ke sejumlah organsiasi seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

"Masuk ke Kadin itu bagaimana perusahaan punya sistem anti korupsi. Termasuk kami pelajari dana sumbangan partai politik dan kami sarankan besarnya Rp 10.000 per suara walau yang disetujui hanya Rp 1.000 per suara," tutur dia.

Adapun, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif juga berharap program-program pencegahan KPK menjadi perhatian semua pihak termasuk DPR.

"Saya ingin sekali tiap RDP bagian pencegahan ditanya lebih banyak. Sekurang-kurangnya sama banyaknya dibandingkan hal-hal lain selain penyadapan," kata dia.

Laode menyebut, selama ini program pencegahan yang dilakukan pihaknya tidak pernah diawasi oleh para wakil rakyat.

"Kami merasa tidak terawasi di pencegahan ini. Kan bisa saja kita bikin sembarangan ini cegah situ cegah, yang penting cegah. Enggak terkontrol," ucap dia.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com