Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR: Kebijakan soal E-Money Jangan Beratkan Rakyat

Kompas.com - 25/09/2017, 07:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan, Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar memerhatikan lebih jauh soal kebijakan adanya biaya tambahan dalam top up atau isi ulang uang elektronik sebesar Rp 1.500 melalui mekanisme off us atau transaksi antarbank. Hal itu, agar kebijakan soal e-money tak justru menjadi beban bagi masyarakat.

"Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari kebijakan itu agar tidak memberatkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah," kata Taufik melalui keterangan tertulis, Minggu (24/9/2017).

Ia menegaskan, dukungan penuh pemerintah sangat diperlukan agar cakupan penggunanya makin meluas dan merata sesuai prinsip pembangunan ekonomi. Prinsip tersebut yakni inklusif, merata, dan berkeadilan.

Taufik meyakini, volume dan nilai transaksi menggunakan uang elektronik bisa meningkat sampai dua kali lipat jika pemerintah maksimal dalam mendukung kebijakan tersebut. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang elektronik pada 2016 sudah cukup tinggi, yakni sebanyak 51,3 juta kartu.

(Baca: KPPU Usulkan Biaya "Top Up" Uang Elektronik Ditanggung PSO)

Sedangkan volume transaksi melalui uang elektronik mencapai 683,2 juta kali dengan nilai Rp 7,1 triliun. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memahami bahwa penggunaan biaya transaksi adalah untuk mengurangi biaya yang ditanggung pihak bank. Namun, lanjut dia, masih ada solusi lain yang bisa diambil tanpa harus membebani masyarakat.

"Usulan beberapa pihak yaitu mengedepankan skema pembagian beban biaya investasi infrastruktur uang elektronik antara perbankan dengan operator jasa transportasi," ujarnya.

Usul lain adalah agar pemerintah menjalin komunikasi yang intensif dengan DPR dan sejumlah pihak agar kebijakan tersebut bukan memberatkan masyarakat namun justru mendukung upaya perluasan dan pemerataan pembangunan.

Menurut Taufik, pemerintah perlu menyiapkan grand design kebijakan itu.

"Penggunaan uang elektronik akan menjadi keniscayaan, karena tren perkembangan dunia mengarah pada teknologi tersebut," ujarnya.

Kompas TV Himpunan Bank Negara (Himbara) yang menggratiskan top up antara lain BRI, Mandiri, BNI dan BTN.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com