Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erry Riyana: Dukungan Bukan untuk Individu, Tapi untuk Lembaga KPK

Kompas.com - 24/09/2017, 15:34 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas ikut serta dalam aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar oleh Perempuan Indonesia Anti-korupsi dalam car free day, Minggu (24/9/2017).

Erry mengatakan, mendukung KPK sama saja mendukung gerakan anti-korupsi. "Lembaganya harus kita selamatkan. Kita selamatkan lembaga KPK untuk mendukung gerakan anti-korupsi," ujar Erry.

Dia menegaskan dukungan terhadap KPK bukan untuk memperjuangkan individu-individu yang ada di KPK. Melainkan untuk memperjuangkan lembaga secara keseluruhan. "Jadi kita tidak pernah perjuangkan hanya individu saja," kata Erry. 

 

Baca juga: Mantan Pimpinan KPK: Mudah-mudahan, Setya Novanto Cepat Sembuh

Mantan pimpinan KPK lainnya, Mochammad Yasin, juga ikut dalam aksi tersebut. Dia mengatakan sejatinya KPK harus mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Sebab, KPK berjuang untuk melawan korupsi uang rakyat Indonesia.

"Segala upaya KPK harus didukung rakyat karena KPK berjuang untuk rakyat," kata dia. Dalam aksi tersebut, juga hadir anggota "9 srikandi" pansel KPK seperti Destry Damayanti, Betty Alisjahbana, Meuthia Ganie, dan Natalia Soebagjo.

Ada juga Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany. Mereka berkeliling Bundaran Hotel Indonesia sambil menyerukan "Lawan Korupsi" bersama-sama. Mereka juga membawa berbagai poster dengan tulisan dukungan untuk KPK.

Misalnya seperti "Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi", "Aku, Kamu, dan Dia Bersama Dukung KPK", "Pejabat Hebat=Anti Korupsi", "Disuapin Suami Oke, Disuapin Koruptor ke Laut Aje", dan "Korupsi Bukan Budaya Jangan Wariskan pada yang Muda".

Kompas TV KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT di Cilegon

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com