Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/09/2017, 15:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade menilai terjadi kesalahpahaman dalam memahami pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah untuk Rohingya sebagai pencitraan.

Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan tokoh lintas agama yang menyatakan bantuan pemerintah kepada etnis Rohingya bukan pencitraan.

Ia mengatakan, yang dimaksud Prabowo ialah pemerintah Indonesia tidak hanya bisa menyelesaikan krisis Rohingya di Myanmar dengan hanya memberi bantuan.

Ia menegaskan, maksud Prabowo adalah mendorong pemerintah untuk langsung mendesak ASEAN dalam upaya menyelesaikan krisis Rohingya.

Baca: Idrus Marham Nilai Prabowo Seharusnya Tiru Jokowi Bantu Rohingya

"Pemerintah Indonesia harus berbuat konkrit untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya sebatas melepaskan tanggung jawab dengan mengirimkan bantuan selesai. Itu yang dimaksud Pak Prabowo (dengan) pencitraan itu," kata Andre saat dihubungi, Sabtu (23/9/2017).

Karena itu, menurut Andre, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo sebab mantan Komandan Jenderal Kopassus itu justru hendak menginspirasi pemerintah untuk menyelesaikan akar permasalahan.

Menurut Andre, ada beberapa langkah konkrit yang semestinya bisa dilakukan pemerintah, yakni mendesak ASEAN menghentikan krisis tersebut, dan mendorong Dewan Keamanan PBB turut serta mengirim pasukan perdamaian.

"Yang tidak pencitraan adalah bagaimana Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, mengambil alih permasalahan ini dalam rangka memimpin penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian yang konkrit," lanjut Andre.

Sebelumnya Solidaritas Lintas Agama untuk Myanmar (SALAM) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, salah satu anggota solidaritas, mengatakan, langkah politik pemerintah dan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan merupakan langkah konkret yang harus didukung.

Baca: Ruhut: Prabowo Kebelet Mau 'Nyapres', Jadi Asal Komentar

Said menyatakan ketidaksetujuannya atas penyataan sejumlah pihak yang menyebut bantuan pemerintah sebagai bentuk pencitraan.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan warga Rohingya," ujar Said saat memberikan keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com