Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Ingatkan Peredaran Obat PCC Jangan Dianggap Enteng

Kompas.com - 22/09/2017, 06:43 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan, peredaran obat jenis paracetamol caffeine carisoprodol (PCC) harus ditindaklanjuti dengan serius.

Hal ini disampaikannya menanggapi instruksi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang memerintahkan jajaran kepolisian daerah untuk memantau peredaran obat PCC di daerah masing-masing.

"Gangguan terhadap anak-anak muda kita, remaja kita, jangan dianggap enteng, ini luar biasa, obat-obatan terlarang, PCC," kata Zulkifli dalam acara "Temu Legislatif PAN Tingkat Nasional" di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Menurut Zulkifli, peredaran obat PCC potensial mengganggu ketahanan bangsa dan negara. Apalagi, yang menjadi korban adalah generasi muda.

"Bayangkan Saudara-saudara, jutaan pil seperti itu (PCC) dan tidak terbatas hanya kota, sampai ke dusun-dusun, ini ada apa," kata Zulkifli.  

Oleh karena itu, ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak Kepolisian meningkatkan kewaspadaan dan melakukan penegakan hukum.

"Bayangkan kalau jutaan anak-anak kita tercandu, rusak ketahanan kita Saudara-saudara. Lebih gawat dari apapun. Bayangkan berbahaya sekali," ujar dia.

"Nah, ini perlu kita sikapi, apakah ini terjadi begitu saja? Bisa saja skenario untuk melemahkan kita," kata Zulkifli.

Penyalahgunaan obat PCC di Kendari Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu menyita perhatian publik.

Puluhan remaja yang mengonsumsi obat tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Tak hanya itu, penyalahgunaan obat tersebut juga memakan korban sejumlah korban jiwa. Polisi juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini.

Kompas TV Pil PCC Masih Dicari Meski Tak Dijual Lagi di Apotek
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com