Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hentikan Goreng Isu Bernuansa SARA

Kompas.com - 19/09/2017, 05:26 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Insiden ricuh di kantor YLBHI dengan sekelompok ormas beberapa waktu lalu, menuai kecaman sejumlah pihak.

Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap aktivis garis keras PDI Perjuangan ini meminta semua elemen masyarakat manapun stop berkelahi sesama rakyat, dan diminta untuk tidak terus mengorganisir isu sara dan PKI sebelum terjadi perpecahan sesama anak bangsa.

"Jujurlah dalam hati masing-masing, isu bangkitnya PKI itu omong kosong. Paham komunisme dan kepartaiannya di Indonesia sudah ditolak oleh tinta sejarah Indonesia. Dan tercatat sebagai partai terlarang. Kasus pertemuan di YLBHI jelas itu hanya merupakan diskusi soal sejarah saja. Tidak mungkin itu pertemuan atau rapat PKI, kenapa harus mobilisasi massa sehingga terjadi kericuhan yang tidak penting," ujar Sekretaris Jenderal DPN REPDEM, Wanto Sugito saat dihubungi, Rabu ( 20/9).

Mantan aktivis 98 UIN Syarif Hidayatullah ciputat ini, meminta pihak aparat kepolisian agar bertindak tegas dan tangkap dalang kerusuhan yang menggoreng isu pertemuan PKI di YLBHI.

"Basi goreng isu PKI terus. Berpikirlah yang positif. Kritik konstruktif terhadap suatu pemerintah lebih baik ketimbang mengolah isu sara dan PKI terus menerus," kata Wanto.

Lanjutnya, Negara ini jelas menjadikan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan bukan komunisme atau ideologi apapun. Karena Pancasila lah, bangsa kita sepakat berdiri di atas keberagaman, semua golongan.

"Pekerjaan rumah negara ini besar, mengejar ketertinggalan. Presiden Jokowi memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi, yang mampu memoles banyak hal sehingga negeri ini mulai disegani oleh belahan negara manapun," tutup Wanto Sugito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com