Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Banyak Kepala Desa Tak Siap Dapat Uang Miliaran

Kompas.com - 14/09/2017, 16:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, banyak Kepala Daerah yang tidak siap untuk mengelola dana desa. Hal ini lah yang menyebabkan dana desa kerap dikorupsi.

"Banyak Kepala Desa yang enggak pernah siap untuk tiba-tiba dapatkan uang dari yang tadinya Rp 500 juta sekarang capai minimal Rp 800 juta sampai Rp 2,5 miliar - Rp 3 miliar," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Pada tahun 2017, pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa. Dana tersebut dibagikan kepada 75.000 desa di seluruh Indonesia.

"Mereka yang tadinya enggak pernah menerima dan kelola uang sebanyak itu langsung di desa dalam bentuk cash itu adalah satu persoalan sendiri," tamba Sri Mulyani.

(Baca: Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Maluku Tengah Ditahan)

Sri Mulyani menyebut, baru 10 persen kepala desa yang memiliki kapasitas untuk mengelola dana dengan tepat bagi kepentingan masyarakat.

"Itu butuh kepemimpinan untuk rembuk desa, ini uang sekian buat apa, apa yang dibutuhkan. Desa yang pernah saya kunjungi, dia langsung pimpinan bisa identifikasi. Rumah tangga miskin langsung dibikin WC, itu sesuatu yang bisa dilakukan, 40 rumah jelek diperbaiki," ucap perempuan yang akrab disapa Ani ini.

Selain di kepala desa, Sri Mulyani menilai masalah lainnya adalah pada pihak yang menjadi pelaksana. Banyak masyarakat desa tidak memiliki kemampuan untuk langsung menjalankan proyek.

"Persoalannya apakah masyarakat desa bisa didik bisa jadi tukang, jalan dan lain-lain. Itu hal yang memang clear konkret di masyarakat," kata dia.

 

(Baca: Jokowi: Dana Desa Gede Banget, Harus Ada Pengawasan)

"Belum kalau desa ingin buat yang disebut badan usaha desa. Ini Bumdes bentuknya seperti apa, aset buat apa, bagaimana kegiatan ekonomi, siapa yang kerja, produknya apa, produk jadi sesuatu yang dipasarkan, siapa yang beli. Itu kan satu entitas," tambahnya.

Sri Mulyani memastikan, pemantauan dan perbaikan terus akan dilakukan agar dana desa bisa terelisasi sesuai dengan idenya. Apalagi alokasi anggarannya terus meningkat.

"Kita harap dana desa itu kemiskinan di akar rumput bisa selesai karena menyentuh masyarakat langsung," ujarnya.

Kompas TV Tim Reskrim Polres Merangin, Jambi, meringkus empat pelaku perampokan dana desa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com