Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 76,9 Persen Responden Yakin Jokowi Perkuat KPK

Kompas.com - 12/09/2017, 14:48 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil surveiCentre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan mayoritas responden meyakini Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Sebanyak 76,9 persen responden menyatakan demikian.

"Ada keyakinan publik bahwa pemerintah cukup berkomitmen memperkuat KPK. Dari data ini memang tak terjadi kenaikan signifikan dari 2016-2017 dan angka ini masih dalam batas margin of error survei," kata Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes di kantor CSIS,  Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

(baca: Survei CSIS: 68,3 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi)

Arya menjelaskan, angka tersebut naik dibanding 2016 sebesar 74,6 persen dan 2015 sebesar 62,6 persen.

Namun demikian, lanjut Arya, publik juga menunggu sikap tegas pemerintah atas polemik hak angket DPR terhadap KPK.

"Publik juga melihat penggunaan hak angket kepada KPK menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah," kata dia.

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Selain komitmen memperkuat KPK, publik juga optimistis jika Jokowi akan terus mendorong reformasi di Kepolisian.

Arya menyampaikan, sebanyak 76 persen publik tahun ini meyakini hal tersebut. Kepercayaan ini naik cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 65 persen.

Sedangkan pada 2015, tercatat 61,3 persen publik yang optimistis Jokowi berkomitmen mendorong perubahan di Kepolisian.

 

(baca: PKS: Publik Akan Bertanya Keseriusan Jokowi Perkuat KPK)

Sedangkan mengenai pemberantasan mafia peradilan juga mengalami peningkatan. Arya mengatakan, sebanyak 67,7 persen publik opimistis komitmen Jokowi atas masalah ini.

Pada tahun 2016, keyakinan publik berada pada angka 62,4 persen. Pada 2015, angka keyakinan publik atas persoalan ini hanya di angka 52 persen.

"Jokowi pada 2014 kemarin salah satunya juga menunjukkan komitmen dia kepada agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya kira sikap pemerintah terhadap isu atau agenda pemberantasan korupsi ini juga ditunggu oleh publik," kata dia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com