DPR Dukung Menlu Retno Lanjutkan Diplomasi Kemanusiaan untuk Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendapatkan dukungan penuh dari DPR untuk melanjutkan upaya langkah-langkah diplomasi kemanusiaan untuk etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mendapatkan akses dari pemerintahan Myanmar dan militer di sana.

Dukungan tersebut diterimanya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (11/9/2017).

"Komisi I mendorong agar Indonesia terus melakukan langkah-langkah dalam upaya untuk membantu menyelesaikan isyu di Rakhine State ini secara berkelanjutan," kata Retno.

Baca: Dalai Lama: Buddha akan Menolong Muslim Rohingya

Kesimpulan lain yang dihasilkan rapat yaitu Komisi I DPR mengapresiasi Pemerintah Indonesia, yang melalui Menlu Retno bisa mengupayakan langkah-langkah diplomasi kemanusiaan di Rakhine State.

Retno menambahkan, pada 23 September mendatang, akan diselenggarakan pertemuan antar-Menlu se-ASEAN membahas masalah Rohingya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai alasan Indonesia tidak memasukkan rekomendasi agar Pemerintah Myanmar mengakui etnis Rohingya, Retno menegaskan rekomendasi tersebut sudah termaktub dalam rekomendasi Kofi Annan.

"Sudah ada komitmen dari Pemerintah Myanmar untuk mengimplementasikan rekomendasi Kofi Annan yang berarti ada 17 elemen dan 88 rekomendasi. Jadi, kita coba lihat nanti implementasinya seperti apa," kata Retno.