Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gencar Lakukan OTT, Fahri Minta Jokowi Turun Tangan

Kompas.com - 08/09/2017, 19:10 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku prihatin dengan gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, langkah KPK ini merusak citra positif Indonesia yang tengah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. 

"Di mana-mana dia (Jokowi) ngundang orang datang ke Indonesia. Come to Indonesia, invest, besok ada hakim ditangkap. Come to my country, invest, besok Dirjen ketangkap. Come to Indonesia, invest, besok jaksa ditangkap," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Bahkan, kata Fahri, dalam pekan ini, ada empat orang yang terjaring OTT KPK.

Baca: Pejabat di Bengkulu Jadi Langganan OTT KPK

Ia menilai, pemberitaan soal OTT yang kerap dilakukan KPK akan memengaruhi kepercayaan investor. 

Fahri mengatakan, jika ia berada di posisi Jokowi, ia akan marah terhadap OTT yang berulang kali dilakukan KPK.  

"Marah dong. Gimana? Kerja dia (Jokowi) ke mana-mana, dia pencitraan kiri-kanan, rusak gara-gara penegakan hukum dan dia tidak ada kendali atas peristiwa ini," ujar Fahri.

"Saya mohon kepada Presiden Jokowi, ambil alih pemberantasan korupsi ini. Mumpung masih dua tahun. Enggak bisa kayak begini. Masa begitu banyak peristiwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Presiden tidak sadar bahwa itu merusak citra Presiden?" kata dia.

Baca: Kronologi OTT KPK terhadap Hakim dan Panitera PN Bengkulu

Benarkah anggapan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memengaruhi kepercayaan investor?

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak 2014, realisasi investasi yang masuk melalui BKPM terus menunjukkan peningkatan.

Pada 2014, realisasi investasi baru mencapai Rp 463,1 triliun, terdiri dari investasi dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 156,1 triliun dan investasi asing (PMA) sebesar Rp 307 triliun.

Sementara itu, pada 2015, realisasi investasi mencapai Rp 545,4 triliun terdiri dari PMDN sebesar Rp 179,5 triliun dan PMA sebesar Rp 365,9 triliun.

Realisasi investasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,8 persen dibandingkan 2014. Kemudian, pada 2016, realisasi investasi mencapai Rp 612,8 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,4 persen tahun ke tahun (year on year).

Capaian PMDN tercatat sebesar Rp 216,2 triliun, sementara PMA tercatat sebesar Rp 396,6 triliun.

Hingga semester pertama tahun 2017, realisasi investasi sudah mencapai Rp 336,7 triliun atau naik 12,9 persen dibandingkan semester pertama 2016 yang sebesar Rp 298,1 triliun.

Kompas TV Naik Peringkat, BI Berharap Investor Asing Bisa ke Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com