JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional punya sikap yang berbeda terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Meski merupakan partai pendukung pemerintah, PAN cenderung tidak tegas soal dukungan terhadap perppu ini, terutama soal sikap fraksinya di DPR.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, pihaknya menghargai kemandirian setiap parpol ketika ditanya soal sikap PAN ini. Namun, karena PAN termasuk bersama tujuh partai pendukung pemerintah lainnya, Idrus yakin partai itu akan satu suara dengan partai koalisi lain.
"Saya kira kami punya keyakinan apabila ada komunikasi satu, dua hari ke depan secara intensif, tentu partai ini akan menentukan kebijakannya masing-masing yang selama ini dalam pencermatan saya Insya Allah akan solid," kata Idrus, saat ditemui di acara Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (8/9/2017).
(Baca: Dalam Rekomendasi Rakernas, PAN Minta DPR Kaji Ulang Perppu Ormas )
Komunikasi yang akan dibicarakan dengan PAN, lanjut Idrus, yakni bagaimana pemahaman para partai pendukung pemerintah di luar PAN, soal perppu ini.
Sementara di DPR, kata Idrus, ada kecenderungan semua partai pendukung pemerintah memutuskan untuk memberi dukungan pada perppu ini.
Para partai pendukung pemerintah punya pertimbangan bahwa diperlukan sebuah aturan dalam rangka agar ormas-ormas yang ada betul-betul menjadi kekuatan masyarakat sipil yang berjuang untuk kepentingan bangsa.
"Oleh karena itu dalam waktu singkat ini tentu komunikasi Partai Golkar dengan partai-partai lain, khususnya pendukung partai pemerintah akan kami laksanakan lagi. Dan kami punya keyakinan pada akhirnya nanti partai-partai pendukung pemerintah akan tetap solid memberikan dukungan kepada Perppu Nomor 2 ini," ujar Idrus.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
