Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Anggota DPRD Kalteng Pembakar Sekolah Dibawa ke Jakarta

Kompas.com - 07/09/2017, 17:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kasus pembakaran sekolah di Palangkaraya sementara ini di-back up oleh Bareskrim Polri.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah Yansen Binti dibawa ke Jakarta untuk menghindari konflik kepentingan di sana.

"Kalau ditangani di sana ada conflict of interest. Karena dia seorang anggota DPRD, tokoh masyarakat," ujar Setyo.

Setyo mengakui bahwa Yansen sosok yang cukup berpengaruh di Palangkaraya.

Terbukti, ia mampu menghasut delapan tersangka lainnya untuk terlibat dalam pembakaran tujuh sekolah dasar.

Baca: Anggota DPRD Disebut Akan Bakar 10 Sekolah

Namun, ia memastikan tindak pidana tersebut tak berkairan dengan partai politik Yansen, yakni Partai Gerindra.

"Tidak dikaitkan dengan parpol, dia sebagai pribadi melakukan itu," kata Setyo.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri mengatakan, Yansen dibawa ke Bareskrim Polri untuk memudahkan pemeriksaan.

Selain itu, dikhawatirkan terjadi konflik di wilayah karena banyak pengikut Yansen yang menentang penangkapan itu.

"Jangan sampai ada yang menyebarkan, dia tidak salah, itu melebar ke mana-mana. Apalagi bicara medsos itu hoaksnya nanti ke mana-mana," kata Rikwanto.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan sembilan tersangka, termasuk Yansen.

Baca juga: 
Polisi: Anggota DPRD Hasut Bakar 7 Sekolah

Polisi menyebut Yansen sebagai auktor intelektualis yang menggerakkan delapan tersangka lainnya untuk membakar sejumlah sekolah.

Motifnya, ia ingin mendapatkan perhatian dari Gubernur Kalimantan Tengah Sugiarto Sabran berupa proyek.

Para tersangka dijerat Pasal 187 jo Pasal 55 KUHP karena melakukan pembakaran secara bersama-sama.

Kompas TV Pasca-bentrokan antar aparat dan warga pada Senin kemarin, 18 pelaku ditangkap.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com