Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Hipmi Keluhkan Monopoli BUMN

Kompas.com - 05/09/2017, 21:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Pertemuan tersebut banyak membahas mengenai upaya pemerataan ekonomi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.

"Kita bicara bagaimana membangun pemerataan saja, biasa, diskusi biasa," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia usai pertemuan.

Bahlil mengatakan, salah satu strategi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan adalah percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, harus ada sinergitas antara pengusaha nasional dan pengusaha daerah.

(Baca juga: Presiden Jokowi: 28 Tahun Lalu Saya Adalah Kader Hipmi)

Bahlil mengatakan, salah satu hal yang dikeluhkan oleh Hipmi adalah monopoli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap proyek-proyek yang ada. Monopoli BUMN membuat pengusaha kecil dan menengah sulit untuk bersaing.

"Iya sekarang kan BUMN itu kan dari anaknya, cucunya, mamaknya, neneknya, semua itu. Harusnya kan tidak seperti itu," kata dia.

Harusnya, lanjut Bahlil, BUMN mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak bisa dikelola oleh anak-anak negeri, yakni pekerja dengan skala yang besar. Dengan begitu, pengusaha kecil dan menengah bisa mendapat kesempatan lebih.

"Itu baru lokomotif pembangunan ekonomi. Tapi kalau yang kecil BUMN juga mau kerja, bagaimana? Kedua, kerja sama antara BUMN, mereka tidak perlu tender, saling menunjukkan saja, itu enggak fair," kata dia.

Kompas TV Pemerintah butuh respon masyarakat untuk mengelola sampah-sampah bernilai.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com