Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Solidaritas Global untuk Tekan Myanmar Akhiri Persoalan Rohingya

Kompas.com - 05/09/2017, 16:01 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, harus ada tekanan politik secara global terhadap Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Rakhine State terhadap kelompok Rohingya.

Menurut dia, tekanan politik dari dunia internasional penting agar Myanmar bersedia menerima warga Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya. 

"Harus ada aksi konkret yang nyata. Apa itu? Political pressure perlu didorong. Di samping tetap memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, soft diplomasi dan lainnya," ujar Dahnil, di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

"Perlu ada solidaritas global untuk menekan Myanmar. Membuka diri menerima dengan lapang hati etnis Rohingya. Itu solusi jangka panjang yang sangat tepat bagi Myanmtar," kata dia.

Baca: Rencana Demo untuk Rohingya di Borobudur Dibatalkan

PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta negara-negara ASEAN diharapkan melakukan upaya keras untuk menggalang solidaritas global bagi warga Rohingya.

"Solidaritas global harus dibangun bersana. Menekan Pemerintah Myanmar. Menerima Rohingya sebagai WN mereka. Ini harus ada peran global, PBB, ASEAN, dan OKI," ujar Dahnil.

Ia juga berpendapat, perlu ada solusi jangka panjang untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan terkait Rohingya.

Baca: Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional

Sebab, menurut Dahnil, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini belum cukup dan hanya menjadi solusi jangka pendek.

"Diplomasi penting dan harus dilakukan, bantuan kemanusiaan juga perlu dilakukan. Tapi rasanya itu tak cukup selesaikan masalah Rohingya dalam jangka panjang," kata Dahnil.

Kompas TV Nasib buruk yang dialami warga Rohingya akibat perlakuan kejam tentara Myanmar terus menjadi perhatian dunia. Kali ini perhatian datang dari pemimpin tertinggi gereja Katolik, Paus Fransiskus. Kritik keras disuarakan Paus Fransiskus terhadap pemerintah Myanmar, pada Rabu (8/2) waktu Vatikan dalam sebuah pertemuan dengan umatnya. Kritik dilontarkan setelah PBB menyatakan terjadi pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga di kawasan utara Myanmar, tempat warga Rohingya bermukim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com